Semarang, Idola 92.6 FM – Perkembangan baru-baru ini menunjukkan munculnya fenomena populisme, yakni paham anti kemapanan yang cenderung menutup diri dengan karakter nasionalisme sempit. Jika tak disikapi dengan bijak, pengaruh populisme itu akan mengancam transisi demokrasi di Indonesia. Tema ini mendapat sorotan dalam diskusi “Kebangkitan Populisme” yang diselenggarakan dalam ulang tahun ke-17 Indonesian Democrazy Monitor (Indemo) di Jakarta baru-baru ini.
Dalam Pidato kunci, Direktur Indemo Hariman Siregar, yang juga mantan aktivias peristiwa 15 Januari 1974 (Malari) mengatakan, dunia kini diterpa fenomena populisme yang antara lain ditunjukkan dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, dan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.
Menurut Hariman, populisme memiliki karakteristik dasar antara lain xenophobia, anti asing, dan irasional. Untuk itu, Indonesia harus siap menghadapi dampak populisme karena paham itu merata di hampir semua Negara. Indonesia tak terkecuali di khawatirkan kena dampak kebijakan hegemonik, seperti Amerika Serikat yang bergeser pada kecenderungan nasionalisme sempit. Ide mengenai populisme intinya tak percaya kepada elite atau lembaga Negara.
Lantas, benarkah populisme kini menjadi ancaman nyata bagi demokratisasi Indonesia? Jika benar, bagaimana dan upaya apa yangbisa dilakukan pemerintah untuk menangkalnya?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, nanti kita akan berdiskusi bersama dengan beberapa narasumber yakni: Eddy Djunaedi (Peneliti Indonesian Democracy Monitor (Indemo)) dan juga mantan aktivis peristiwa 15 Januari 1974 dan Faisal Basri, Pengamat Ekonomi UI. (Heri CS)
Berikut Perbincangannya:
