Semarang, Idola 92.6 FM – Berulangnya polemik akibat perbedaan pernyataan dari unsur-unsur pemerintah terkait kebijakan menandakan belum solidnya koordinasi dan komunikasi politik di pemerintah. Publik menilai, jika hal ini tidak segera dibenahi, wibawa pemerintah akan terus tergerus. Baru-baru ini, dua hal yang mencerminkan belum padunya komunikasi pemerintah itu yakni terkait pemberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua, terkait penghentian sementara kerja sama militer antara Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Australia.
Ditarik ke belakang, fenomena adanya pernyataan yang beragam bahkan berbeda di internal pemerintah terkait sebuah kebijakan terjadi sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada awal 2015, presiden juga sempat membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) No 68/2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Menanggapi hal itu, pengajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto menilai, kondisi itu juga akan membuat suatu kebijakan publik terlihat kehilangan arah dan membingungkan masyarakat.
Lantas, apa sesungguhnya yang membuat komunikasi pemerintah masih terjadi persoalan? Benarkah ini menandakan masih belum solidnya koordinasi di jajaran pemerintahan? Apa yang mesti segera dibenahi oleh pemerintah agar hal ini tak berdampak dan merugikan masyarakat?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola 92.6 FM akan berdiskusi bersama dengan beberapa narasumber, yakni: Prof Purwo Santoso (Guru Besar Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Yogyakarta) dan Gun Gun Heryanto (Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). (Heri CS)
Berikut Perbincangannya:
