Semarang, Idola 92.6 FM – Setelah hampir 80 tahun merdeka, kini Indonesia memiliki Sovereign wealth fund, yang bernama: Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Dalam pidato peluncurannya Senin (24/02), Presiden Prabowo menekankan: “Kini tiba saatnya bagi generasi kita untuk mewujudkan visi para pendiri dan pendahulu bangsa untuk memastikan bahwa kekayaan Indonesia dikelola secara optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Danantara bukan sekadar badan pengelola investasi. Lebih dari itu, Danantara harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang mampu mengoptimalkan pengelolaan kekayaan Indonesia dengan standar transparansi dan akuntabilitas yang tinggi,” tegas presiden.

Nantinya, Danantara akan melakukan pengelolaan terhadap aset-aset negara yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara (BUMN).

Selain berfungsi untuk mengelola investasi serta memaksimalkan pengelolaan aset negara berskala besar dengan koordinasi yang lebih baik, Danantara ditargetkan mampu meningkatkan ekonomi dalam jangka lima tahun ke depan. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan perekonomian Indonesia bisa meningkat, berkualitas, dan bersifat inklusif.

Lalu, di tengah optimisme dan kekhawatiran publik, bagaimana sebenarnya ‘bisnis model’ Danantara? Bagaimana pula mekanisme kontrol agar terjalin check and balances dalam pengelolaan Danantara yang akan mengelola aset sebesar yakni Rp14.000 triliun? Apakah ditunjuknya mantan Presiden SBY dan Joko Widodo sebagai Dewan Pengawas akan dapat mendorong level trust dan ‘optimisme’ publik? Lalu, dan ini yang terpenting–apakah dengan keberadaan “Super Holding” ini dapat mentransformasi BUMN kita menjadi berkelas dunia?

Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber: Prof Rahma Gafmi (Ekonom/ Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya), Wijayanto Samirin (Ekonom Universitas Paramadina Jakarta), dan M Rizal Taufikurahman (Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)). (her/yes/ao)

Simak podcast diskusinya:

Ikuti Kami di Google News