Semarang, Idola 92.6 FM – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali menyentil Pemerintah Daerah yang anggarannya habis hanya untuk membayar gaji dan bonus pegawai. Apalagi yang digunakan adalah hasil pemberian pemerintah pusat melalui transfer ke daerah (TKD). Hal itu disampaikan Mendagri dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024, baru-baru ini.
Dilansir CNN Indonesia (24/09), menurut Mendagri, kekuatan fiskal di daerah ada tiga yakni kuat, sedang dan lemah. Kategori lemah inilah yang paling boros dalam menggunakan dananya untuk pegawai mulai dari gaji, bonus hingga operasional.
Berdasarkan data, Pemerintah Pusat menyalurkan TKD sekitar 26 hingga 47 persen untuk Daerah yang fiskal atau pendapatan asli daerahnya kuat, dan 52 hingga 60 persen kepada Pemda yang fiskalnya sedang. Sedangkan, untuk wilayah yang fiskalnya rendah, diberikan 63 hingga 90 persen.
Wilayah yang menerima TKD ke Daerah sebesar 90 persen ini lah yang paling boros menggunakan dana untuk pegawai. Besarannya mencapai 60 persen dari anggaran yang diterima sehingga pemanfaatan untuk masyarakat, kurang.
Oleh karena itu, Mendagri tengah berupaya mengubah pemikiran daerah untuk bisa lebih kreatif dan inovatif agar bisa meningkatkan PAD-nya sehingga tidak hanya menunggu kiriman dari pemerintah pusat.
Lalu, faktor apa yang mentukan penggolongan fiskal daerah, “kuat sedang dan lemah,” apakah karena kecakapan dan kualitas kepemimpinan Kepala Daerah? Atau lebih besifat given; yang secara turun-menurun memang makmur atau miskin? Lalu, bagaimana fungsi pembinaan dari Pejabat Pusat kepada Pejabat Daerah?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber: Prof Djohermansyah Djohan (Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)) dan Yuwanto, PhD (Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro Semarang).ย (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
