Semarang, Idola 92.6 FM – Pemerintah berencana membatasi BBM subsidi. Presiden Jokowi menyampaikan dua alasan utama konsumsi BBM subsidi perlu dibatasi. Pertama, berkaitan dengan polusi udara di kota besar utamanya di Jakarta. Perlu diketahui, BBM bersubsidi, kandungan oktannya rendah sehingga hal itu membuat proses pembakaran yang tidak sempurna, yang dapat memicu emisi gas penyebab polusi yang lebih banyak.
Kedua, Presiden ingin agar ada efisiensi pada APBN–khususnya di APBN 2025. Sebab selama ini, BBM bersubsidi banyak sekali disalurkan tapi tidak tepat sasaran. Subsidi yang ditetapkan dengan APBN pun akhirnya bocor. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Yogyakarta, Rabu (28/08) lalu.
Dilansir detik.com (28/08), meski sebelumnya santer dikabarkan pembatasan BBM subsidi bakal dilakukan Oktober, Presiden mengaku belum memutuskan apapun soal wacana tersebut. Ia hanya mengatakan, pemerintah saat ini sedang melakukan proses sosialisasi rencana pembatasan BBM tersebut. Dari proses itu, pemerintah masih perlu melihat kondisi di tengah masyarakat dan dinamikanya terlebih dahulu soal wacana ini.
Namun, meski memangkas subsidi BBM menghasilkan berbagai keuntungan seperti berkurangnya beban subsidi tetapi, bagaimana eksesnya yang akan mengerek berbagai kenaikan harga, sehingga mendorong inflasi? Bagaimana cara meminimalkan risiko yang akan mengikuti?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber: Mohammad Faisal (Direktur Eksekutif CORE Indonesia) dan Tauhid Ahmad (Senior ekonom INDEF). (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
