Semarang, Idola 92.6 FM – Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) baru-baru ini mengungkapkan terdapat 84 perguruan tinggi swasta yang terancam ditutup karena tidak lolos akreditasi. Terkait hal tersebut, Komisi X DPR RI mengingatkan agar pemerintah memperhatikan kelanjutan pendidikan mahasiswa agar mereka tidak menjadi korban. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf.
Menurut BAN-PT, penutupan PTS ini disebabkan pihak kampus tidak lolos akreditasi. Ketidakpatuhan dalam proses akreditasi itu disebut tidak hanya mencerminkan adanya masalah dalam manajemen dan kualitas pengajaran tetapi menunjukkan kelemahan mendasar dalam sistem pendidikan tinggi.
Komisi 10 menilai, pencabutan izin terhadap 84 PTS menunjukkan bahwa institusi-institusi ini gagal memenuhi standar akreditasi dan mengalami kelalaian dalam pengelolaan. Untuk itu, mereka meminta kepada pihak kampus atau stakeholder terkait, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai fasilitator dapat membantu memindahkan para mahasiswa ke perguruan tinggi swasta yang sudah terakreditasi.
Lalu, ketika puluhan kampus swasta terancam tutup; apa akar masalahnya? Bagaimana menyelamatkan para mahasiswa? Soal akreditasi, apa kesulitan yang umumnya dihadapi oleh Perguruan Tinggi Swasta? Mengingat di masa bonus demografi Indonesia memerlukan banyak Perguruan Tinggi, apakah upaya pendampingan agar lolos akreditasi perlu diberikan?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber: Ledia Hanifa Amaliah (Anggota Komisi X DPR RI), Prof Dr Ir Muhammad Zainuri DEA (Dosen Undip), mantan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Jawa Tengah), dan Prof Asep Saefuddin (Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia). (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
