Semarang, Idola 92.6 FM – Lima tahun terakhir, Kejaksaan Agung menyidik dan menuntut beberapa kasus korupsi dengan nilai kerugian besar dan menyeret orang-orang penting. Mulai dari kasus korupsi Asuransi Jiwasraya, Asabri, kelangkaan minyak goreng, kasus pembukaan kebun sawit, hingga kasus korupsi menara BTS 4G dengan kerugian triliunan rupiah. Beberapa nama yang diseret ke meja hijau antara lain Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari, Benny Tjokrosaputra, hingga menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersangka.
Dilansir Kompas.id (15/05/2024), langkah kinerja Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin, mendapatkan apresiasi positif dari publik. Hal itu setidaknya terlihat dari hasil survei Indikator Politik Indonesia pada periode 30 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024; Kejagung dinilai menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya dengan tingkat kepercayaan publik 76,2 persen. Masih dari lembaga survei yang sama, pada periode Oktober 2023, Kejagung juga dipercaya publik sebesar 75,1 persen.
Lalu, bagaimana menjaga momentum kinerja Jaksa Agung yang bagus dalam penanganan kasus korupsi selama 5 tahun terakhir? Apa yang perlu disuarakan kepada Pemerintahan baru nanti untuk menjaga kinerja Jaksa Agung? Apa kriteria bagi sosok Jaksa Agung ke depan di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengingat kita pernah memiliki Jaksa Agung yang berafiliasi dengan partai politik?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber, yakni: Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
