Semarang, Idola 92.6 FM – Ketidakselarasan program pembangunan antara Pusat dan Daerah membuat pembangunan yang berjalan tak berkontribusi secara optimal pada kesejahteraan rakyat.
Dilansir dari Kompas.id (07/05/2024), belum optimalnya keselarasan program kerja antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat menghambat tercapainya sasaran target rencana pembangunan jangka menengah dan panjang. Oleh karenanya, program pembangunan dari level kementerian/lembaga hingga daerah harus sejalan, demi tercapainya akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Masalah sinkronisasi program pembangunan Pusat dan Daerah ini menjadi perhatian para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta, Senin 6 Mei 2024.
Sejumlah gubernur, wali kota, dan bupati juga turut serta dalam Musrenbangnas 2024 untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang bertema ”Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Kalau ternyata pembangunan antara pemerintah Pusat dan Daerah tidak sinkron dan sangat menentukan tercapainya Indonesia Emas 2045; maka, apa penghambatnya? Apakah hanya perbedaan cara pandang, atau karena berbeda kepentingan? Apakah secara intensi, Kepala Daerah cenderung lebih pragmatis ketimbang ideologis, karena modal ekonomis yang mereka kerahkan ketika mencalonkan dan berkontestasi? Lantas, bagaimana perbaikan holistik yang diperlukan untuk keluar dari perangkap situasi?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber: Yuwanto, PhD (Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro Semarang), Prof Djohermansah Johan (Akademisi/ Pengamat Pemerintahan), dan Prof Eko Prasojo (Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional/ Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI 2016-2020). (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
