Semarang, Idola 92,6 FM-Pilkada Serentak 2024 yang digelar untuk memilih gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati maupun wali kota/wakil wali kota di Jawa Tengah, akan diadakan pada November mendatang.
Tahapan pilkada juga telah mulai dilakukan KPU Jateng maupun kabupaten/kota, salah satunya peluncuran tagline pilkada serentak “Luwih Becik, Luwih Nyenengke” serta maskot pilgub mengadopsi tokoh Semar dan diberi nama Semarbot.
Pj Gubernur Nana Sudjana mendukung penuh, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, yang diadakan pada 27 November mendatang. Hal itu dikatakan usai mengikuti peluncuran tahapan Pilgub Jateng di Kelenteng Sam Poo Kong, kemarin.
Menurut Nana, beberapa hal sudah dilakukan pemprov guna mendukung pelaksanaan pilkada serentak.
Pemprov memberikan hibah untuk KPU Jateng sebesar Rp791.608.630.000, Bawaslu Jateng sebesar Rp193.717.870.000, Polda Jateng sebesar Rp62.696.843.000 dan Kodam IV/Diponegoro sebesar Rp7.545.329.000.
“Beberapa hal yang sudah kami lakukan yang pertama terkait pemberian dana hibah kepada KPU dan Bawaslu serta TNI/Polri, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Nana.
Lebih lanjut Nana menjelaskan, pihaknya juga siap mendukung penyiapan data pemilih dengan mendorong perekaman e-KTP untuk pemilih pemula.
Pihaknya juga siap mengerahkan personel Satpol PP, untuk membantu pengamanan dan pengawalan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menambahkan, Pemprov Jateng merupakan provinsi pertama yang memiliki mekanisme dana cadangan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Dirinya berpesan, agar KPU Jawa Tengah dan kabupaten/kota mampu mengelola anggaran atau keuangan dengan baik.
Hasyim juga berpesan, agar KPU provinsi maupun kabupaten/kota lebih cermat dalam pendataan daftar pemilih maupun pada saat pendaftaran calon.
“Karena pilkadanya serentak, ada pemilihan gubernur dan bupati/wali kota maka teman-teman KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota harus berhati-hati dan cermat. Maka daftar pemilih menjadi sesuatu yang penting,” ucap Hasyim.
Hasyim menyebut, KPU tidak bisa sendirian maka perlu koordinasi dengan banyak pihak.
Mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, TNI dan para penegak hukum serta jurnalis dan masyarakat. (Bud)
