Semarang, Idola 92.6 FM – Dinasti politik sering dianggap sebagai antitesis dari hadirnya demokrasi. Namun, tampaknya hal ini justru telah menjadi bagian dari demokrasi modern. Di Indonesia, istilah dinasti politik bukanlah hal yang asing kita dengar. Mulai dari dinasti Ratu Atut di Banten, dinasti Fuad Amin di Bangkalan, Madura, dinasti Limpo di Sulawesi Selatan hingga era Presiden Joko Widodo.
Kini, publik sedang melihat makin jelasnya langkah Presiden Joko Widodo yang secara perlahan membangun dinasti politiknya dengan membawa kedua anaknya masuk ke dalam dunia politik.
Seketika, sejumlah kalangan “beramai-ramai” mengutuk dinasti politik yang dipertontonkan oleh Presiden Jokowi. Padahal, jika kita melihat, sejumlah parpol di Indonesia pun tampaknya sudah terjebak pada pusaran dinasti politik. Partai Demokrat, misalnya, kini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono yang sekaligus presiden yang berkuasa selama satu dekade (2004-2014).
Lalu, ketika isu dinasti politik dikutuk, apakah parpol kita sudah benar-benar terbebas dari feodalisme dan dinasti politik? Apa baik-buruknya dinasti politik? Dan, kenapa parpol bisa terjebak dalam dinasti politik?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber Peneliti Utama dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia, Prof Siti Zuhro. (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
