Semarang, Idola 92,6 FM-Upaya stabilisasi harga menekan laju inflasi terus dilakukan, salah satunya melalui program gerakan pangan murah yang digelar Perum Bulog Jawa Tengah bekerja Sama Dengan Dinas Ketahanan Pangan.
Hingga kini harga beras medium di pasaran sekira Rp15 ribu sampai Rp16 ribu per kilogram, dan beras premium di kisaran Rp19 ribu sampai Rp20 ribu per kilogram.
Pemimpin Wilayah Bulog Jateng Akhmad Kholisun mengatakan gerakan pangan murah yang dilakukan tidak hanya menekan laju inflasi, tapi juga membantu keterjangkauan masyarakat membeli bahan-bahan pangan. Pernyataan itu disampaikan saat ditemui di kantornya, baru-baru ini.
Kholisun menjelaskan, setiap keluarga penerima bantuan pangan mendapatkan 10 kilogram dan keluarga bukan penerima bantuan berbelanja beras SPHP di pasar dengan harga Rp10.900 per kilogramnya.
Masyarakat yang membeli beras di program gerakan pangan murah dibatasi setiap orang, hanya berhak membeli sebanyak dua pack masing-masing lima kilogram.
Menurutnya, setiap kegiatan gerakan pangan murah pihaknya menyediakan beras sebanyak 2-4 ton di satu titik.
Total dari kegiatan gerakan pangan murah se-Jateng, bisa mencapai 700 ton beras disiapkan.
Termasuk, yang dipasok ke sejumlah pedagang beras di pasar tradisional.
“Bantuan pangan ini per bulan di wilayah Jawa Tengah sebanyak 35 ribu ton. Kalau masuk ke masyarakat otomatis akan mempengaruhi permintaan beras oleh masyarakat ke pasar, sehingga nanti paling tidak akan mengurangi kenaikan harga,” kata Kholisun.
Lebih lanjut Kholisun menjelaskan, pihaknya terus melakukan droping beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan tujuan harga beras yang tinggi bisa turun.
Melalui program bantuan pangan yang terus berjalan dan pasokan beras SPHP berjalan, maka akan berpengaruh terhadap harga beras di pasaran.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jateng Dyah Lukisari menambahkan, hingga saat ini sudah tergelar 100 gerakan pangan murah di provinsi ini.
Salah satu daerah yang menjadi sasaran gerakan pangan murah adalah Kabupaten Magelang, karena pernah masuk kategori indeks perkembangan harga (IPH) tinggi.
“Selain itu menjadi salah satu daerah dari 17 kabupaten dengan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah,” ucap Dyah. (Bud)