Semarang, Idola 92.6 FM – Berdasarkan Survei Litbang Kompas pada Desember 2023, apresiasi publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo masih terbilang tinggi. Dibandingkan dengan kinerja pemerintah dalam bidang lainnya, kepuasan pada kerja-kerja terkait politik dan keamanan menjadi yang paling unggul. Hal ini tak lepas dari langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas di tahun politik.
Berbanding terbalik dengan bidang politik dan keamanan, apresiasi publik terhadap kerja pemerintah di bidang penegakan hukum merosot. Survei Desember ini menangkap tingkat kepuasan terhadap kinerja penegakan hukum turun di angka 58,3 persen. Angka itu turun lebih dari 3 persen dari hasil pengukuran sebelumnya.
Dilansir dari Kompas (13/12/2023), melihat latar belakang responden, ketidakpuasan ini lebih banyak diungkapkan oleh masyarakat yang berpendidikan menengah dan tinggi. Mereka yang berasal dari kelas sosial menengah atas dan kelas atas juga menyuarakan ketidakpuasan pada kinerja pemerintah dalam penegakan hokum. Buruknya capaian penegakan hukum ini semakin kentara dibandingkan bidang kerja lain. Tingkat kepuasan publik pada bidang ini jadi yang terendah.
Lalu, apa ini artinya? Sejalan dengan apresiasi publik pada kinerja pemerintahan, apakah ini menandakan posisi politik Presiden Jokowi semakin menguat dan turut berkontribusi pada penguatan elektabilitas kandidat yang didukungnya? Kemudian, di sisa satu tahun kepemimpinannya, masihkah adakah kemungkinan untuk memperbaiki penegakan hukum?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber Luthfi Makhasin, Ph.D (Pengamat Politik/Dosen FISIP Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto) dan Julius Ibrani (Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI)). (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
