Semarang, Idola 92.6 FM – Penyelenggara “Ad Hoc” pemilu menjadi salah satu aktor yang paling rentan terjerat politik uang. Hal itu berdasarkan temuan Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2023. Dalam Indeks tersebut, penyelenggara ”ad hoc” pemilu ditempatkan sebagai salah satu aktor yang rawan jatuh dalam godaan politik uang. Padahal, mereka ujung tombak kemurnian suara pemilih.
Kedekatan mereka dengan akar rumput dan juga kuasa mereka di lapangan kerap dimanfaatkan oleh aktor politik untuk kepentingan pemilu. Jika praktik ini terus dibiarkan, integritas penyelenggaraan pemilu akan rusak. Bahkan, legitimasi pemilu juga rentan dipersoalkan.
Terkait persoalan ini, kita mengingat pepatah, “Wisdom is Prevention”-Orang bijak itu mencegah, bukan mengobati. Tetapi, pencegahan membutuhkan lebih daripada sekadar pengetahuan– diperlukan imajinasi.
Lalu, bagaimana mencegah agar potensi itu tidak teraktualisasi menjadi aksi?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semaraang berdiskusi dengan narasumber, yakni: Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit)/komisioner KPU periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay. (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
