Semarang, Idola 92.6 FM – Dalam cara pandang, banyak orang yang cenderung lebih memperhatikan bungkus daripada isinya, context dari pada contentnya, casing daripada sinyalnya.
Hal itu juga sepertinya yang membuat Presiden Joko Widodo jengah dan terkesan marah. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mengaku pusing dengan berbagai istilah dan singkatan nama kebijakan yang dibuat pemerintah. Keluhan itu ia sampaikan saat membahas perizinan untuk investasi. Dia menyoroti pergantian istilah dalam hal pendirian bangunan.
Ia menyontohkan, kalau dahulu namanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sekarang namanya Persetujuan Bangunan Gedung. Menurut Presiden, gonta-ganti nama tersebut membuat ruwet. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Bogor, Selasa 17 Januari 2023.
Menurut Presiden, nama kebijakan itu cukup dua kata. Dia mencontohkan nama “Izin Gedung” untuk istilah persyaratan mendirikan bangunan. Presiden menekankan, nama yang panjang tidak berpengaruh pada kualitas layanan. Sebaliknya, Presiden menilai, hal yang terpenting bukan penamaan kebijakan, melainkan kecepatan pelayanan.
Lantas, berangkat dari kegelisahan Presiden Jokowi terkait gonta-ganti penamaan kebijakan, di antara kualitas layanan vs istilah dan sebutan, kenapa kata-kata cenderung lebih diperhatikan? Kenapa kita cenderung lebih memperhatikan bungkus daripada isinya, context dari pada contentnya, serta casing daripada sinyalnya? Kalau sejatinya dalam pelayanan publik yang utama adalah kualitas layanan yang diberikan, bukan nama-nama atau singkatan?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber: Prof Purwo Santoso (Guru Besar Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta) dan Riko Noviantoro (Peneliti Kebijakan Publik, Insitute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP)). (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
