Semarang, Idola 92.6 FM – PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) IV Jateng-DIY mengajak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang agar lebih memanfaatkan penggunaan elpiji non subsidi bright gas 5,5 kg.
Ajakan ini dilakukan pula secara simbolis dengan penyerahan tabung bright gas 5,5 kg kepada Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di halaman Balaikota, Jl Pemuda Semarang, Senin (29/8).
General Manager PT Pertamina MOR IV Jateng-DIY, Kusnendar mengatakan, belum optimalnya penyaluran gas elpiji untuk warga miskin karena masih ada kalangan keluarga maupun usaha menengah ke atas yang menggunakan gas elpiji bersubsidi.
Oleh karena itu, untuk penghematan subsidi agar tepat sasaran pihaknya menggandeng Pemkot Semarang untuk menjadi pionir sekaligus sebagai agen perubahan dalam menyosialisasikan penggunaan gas elpiji non subsidi bagi para PNS.
“Kalau PNS itu kan masuk golongan mampu untuk membeli gas elpiji tidak bersubsidi. Dari langkah ini, diharapkan bisa terjadi penghematan subsidi antara 5-10 persen setiap tahunnya,” seru Kusnendar.
Sebagai langkah awal, lanjut dirinya, Pertamina membantu 100 tabung gas elpiji bright gas ukuran 5,5 kg kepada PNS Pemkot Semarang.
Harapannya dari jumlah tersebut bisa terus bertambah yang berefek konsumsi gas elpiji non subsidi meningkat.
Sementara Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan jumlah PNS di lingkungan Pemkot sebanyak 12.000 orang.
Dari jumlah sebanyak itu, jika semua PNS beralih memanfaatkan gas elpiji non subsidi maka telah ikut melakukan penghematan anggaran subsidi di sektor gas elpiji bersubsidi.
Namun demikian, dirinya juga tidak bisa melakukan kontrol terhadap PNS yang masih menggunakan gas elpiji bersubsidi.
“Sanksinya ya hanya sanksi moral saja, karena kami tidak bisa melakukan pemantauan sampai ke rumah-rumah PNS. Yang pasti, upaya penghematan anggaran gas elpiji bersubsidi sangat kami dukung,” Tukas Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi.
Lebih lanjut, kata Hendi, dengan penggunaan gas elpiji yang tepat sasaran diharapkan negara bisa memeroleh dana lebih besar untuk pembangunan infrastruktur. (Budi A/Diaz A/Heri CS)
