Semarang, Idola 92.6 FM – Penggunaan riset adalah aspek penting dalam keberhasilan kebijakan publik. Dilansir dari Theconversation.com, studi dari Inggris menunjukkan bahwa kajian yang kuat dapat mengidentifikasi masalah dengan lebih tepat dan membantu pemerintah merancang opsi kebijakan yang paling efektif.
Sayangnya, pembuat kebijakan di Indonesia belum mampu menggunakan riset secara efektif dalam proses perumusan kebijakan.
Sebuah riset tahun 2017, misalnya, mengungkapkan bahwa sebagian besar pejabat publik–terutama pemimpin daerah, belum memiliki kapasitas untuk membuat kebijakan berbasis data.
Mereka seringkali sekadar ‘meniru’ kebijakan sebelumnya dan hanya melibatkan ahli serta institusi penelitian untuk kepentingan pengeluaran anggaran serta penentuan agenda (agenda setting) politik.
Lalu, mendorong implementasi kebijakan publik berbasis riset, apa tantangannya? Mesti mulai dari mana? Dan, seberapa besar faktor pemimpin dalam mengimplementasikan kebijakan publik berbasis riset?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber, di antaranya: Zulfa Sakhiyya, PhD (Assistant Professor at the Faculty of Languages and Arts, Universitas Negeri Semarang), Prof Djohermansyah Djohan (Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)), dan Dedie A Rachim (Wakil Wali Kota Bogor). (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
