Semarang, Idola 92.6 FM – Persatuan adalah aset bangsa yang terpenting. Maka, kita mengenal frasa Kesatuan dan Persatuan. Persatuan bersumber dari keragaman bangsa yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama, dan keyakinan.
Ibarat kain tenun, Indonesia tersusun dari beragam benang warna-warni benang yang terajut. Benang itu berasal dari 17 ribu pulau, 34 provinsi, dan 514 kabupaten/kota dengan beragam perbedaan suku, agama, adat, tradisi dan bahasa daerah. Melalui, persatuan dan kesatuan, harapannya terwujud kerukunan dan persaudaraan di antara warga bangsa, sebagai modal penting pembangunan.
Maka, kita mendukung kerja sama Polri dan Dewan Pers dalam mencegah Polarisasi. Kita ketahui, Selasa (21/06) lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan audiensi dengan Dewan Pers Indonesia di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ini, Polri dan Dewan Pers sepakat untuk mencegah polarisasi Pemilu.
Poin penting dari pertemuan ini, Polri bersama Dewan Pers Indonesia sepakat membuat Memorandum of Understanding (MoU) dan kerjasama program-program pertukaran informasi, sosialisasi dan edukasi guna mencegah polarisasi saat Pemilu 2024 mendatang.
Mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan, dalam pertemuan ini antara Polri dan Dewan Pers sepakat untuk memberikan pendidikan literasi tentang bagaimana bersama-sama menjaga politik yang sehat.
Maka, kita mendukung kerja sama Polri dan Dewan Pers Dalam mencegah Polarisasi: Lalu, mampukah kerja sama ini mencairkan keterbelahan yang sudah mengeras? Upaya lain apa lagi yang diperlukan agar lebih holistik dan komprehensif? Dan pihak mana lagi yang mestinya ikut berperan?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber, di antaranya: Prof Azyumardi Azra (Ketua Dewan Pers), Wasisto Raharjo Jati (Peneliti di Pusat Riset Politik – Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP – BRIN)), dan Prof. Dr. H. M. Mukhsin Jamil, M.Ag (Guru Besar Ilmu Pemikiran Islam UIN Walisongo Semarang). (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
