Semarang, Idola 92.6 FM – Situasi politik yang mulai menghangat jelang Pemilu 2024 hingga gejolak kenaikan harga yang entah sampai kapan akan kembali normal turut berimbas pada menurunnya kepuasan publik pada Pemerintah Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.
Hal itu terkonfirmasi dari survei Litbang Kompas yang digelar pada 26 Mei hingga 4 Juni 2022. Hasilnya, kepuasan publik terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi menurun. Kepuasan publik terhadap Jokowi-Ma’ruf turun 6,8 persen dibandingkan survei pada Januari 2022 lalu.
Padahal, di awal tahun, tingkat kepuasan terhadap pemerintah cukup tinggi yakni berada di angka 73,9 persen. Namun, pada Juni 2022, kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf turun menjadi 67,1 persen.
Tingkat kepuasan publik dalam survei ini berdasarkan empat bidang, yakni bidang politik dan keamanan, penegakan hukum, perekonomian, serta kesejahteraan sosial. Pada aspek perekonomian dan penegakan hukum, terjadi penurunan tingkat kepuasan terdalam, masing-masing 14,3 persen dan 8,4 persen. Sementara itu, aspek politik dan keamanan dan kesejahteraan sosial turun 4,5 persen dan 4,9 persen.
Merespons anjloknya kepuasan publik pada Pemerintahan Presiden Jokowi, PKS menyebut, hasil survei itu wajar sambil menyinggung reshuffle kabinet yang dianggap lucu. Hal itu disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam cuitan di Twitter, Senin 20 Juni 2022.
Mardani menyebut masyarakat saat ini tengah kesusahan. Di tengah kesusahan itu, Mardani menyebut pemerintah malah menyuguhi masyarakat dengan drama politik yang minim dampak. Menurut Mardani, rakyat bisa kian pesimistis, dan itu tidak sehat bagi demokrasi. Dia pun meminta pemerintah ‘menenangkan rakyat’.
Lalu, ketika kepuasan terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi anjlok, apa pemicunya? Dan, bagaimana cara mendongkraknya?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber, di antaranya: Prof Firman Noor (Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)), Abdul Fikri Faqih (Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)/ wakil ketua Komisi X DPR RI), dan Bhima Yudistira Adhinegara (Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS)). (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
