Semarang, Idola 92.6 FM – Kemiskinan, kesenjangan, serta ketimpangan antarkawasan dan antarindividu masih menjadi masalah pelik yang dihadapi bangsa ini. Terwujudnya Negara yang adil dan makmur serta masyarakat yang sejahtera sesuai amanah UUD 1945 setelah 71 tahun usia kemerdekaan Indonesia, ternyata masih jauh panggang daripada api. DPR selaku representasi rakyat menilai, dua tahun pemerintahan Jokowi-JK masih belum mampu mengurangi kesenjangan ekonomi.
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Muharam mengatakan, persoalan ekonomi yang sangat berat, yaitu kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Data yang baru dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) memang menunjukkan adanya tren penurunan kesenjangan pengeluaran. Tetapi ini masih jauh dari kondisi yang ideal dan memuaskan. Kondisi kesenjangan pendapatan dan penguasaan kekayaan jauh lebih buruk.
Diketahui, BPS baru saja merilis laporan terjadinya penurunan Rasio Gini. Tercatat, ingga Maret 2016, Rasio Gini sedikit mengalami penurunan menjadi 0,397 dibanding September 2015 yang berada di level 0,402 dan Maret 2015 sebesar 0,408. Rasio gini, sebagai indikator ketimpangan, menggunakan dasar perhitungan pengeluaran per kapita. Koefisien Gini atau Gini Ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).
Meski perkembangannya membaik, target Rasio Gini dalam APBNP 2016 sebesar 0,39 dan dalam RAPBN 2017 sebesar 0,38 belum meyakinkan dapat dicapai. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan akselerasi untuk dapat mencapainya. Ecky mengingatkan, laporan Bank Dunia telah memberikan peringatan atas potensi terjadinya ledakan sosial yang diakibatkan dari ketimpangan yang semakin lebar tersebut. Bank Dunia mengungkapkan bahwa di balik pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dalam satu dekade terakhir, telah terjadi dimana 1 persen rumah tangga terkaya di Indonesia menguasai 50,3 persen aset uang dan properti nasional.
Diperkirakan pula sekitar 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 77 persen dari total kekayaan nasional. Sehingga, 200 juta lebih penduduk Indonesia hanya menikmati distribusi kue pembangunan yang tak lebih dari 25 persen. Saat ini faktanya telah terjadi efek konsentrasi ke atas atau trickle-up effect dalam proses pembangunan selama ini. Pendapatan yang tercipta dalam perekonomian sebagian besar tidak dinikmati mayoritas rakyat.
Politisi PKS ini menilai, berbagai kebijakan dan program untuk mendorong perbaikan ekonomi yang berorientasi pada rakyat kecil juga belum terlaksana dengan baik. Beberapa indikatornya antara lain; masih tingginya inflasi di pedesaan, terutama pada bahan makanan. Kemudian, nilai tukar petani belum membaik secara signifikan. Lalu, masih minimnya realisasi kredit UMKM, hanya 18 persen dari total kredit perbankan. Dan implementasi paket kebijakan pemerintah belum menyentuh golongan menengah ke bawah.
Dengan indikator itu semua, rakyat miskin semakin miskin karena 65 persen penghasilan mereka habis untuk membeli kebutuhan pangan sehari-hari. Dan rakyat yang mendekati miskin jatuh dalam kubangan kemiskinan. Semakin menahbiskan adagium “yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin”.
Berpotensi Timbulkan Ledakan Sosial
Kondisi ini menandakan masih beratnya penderitaan yang dihadapi setiap hari oleh jutaan rakyat dan menjadi tanggungjawab besar bagi kita sebagai sebuah bangsa. Secara khusus Bank Dunia (2015) mencatat laju peningkatan ketimpangan ekonomi di Indonesia termasuk paling tinggi di Asia Timur. Bahkan, dalam hal distribusi aset, lebih memprihatinkan, yaitu Rasio Gini penguasaan lahan mencapai angka 0,72. Angka ini jauh lebih tinggi daripada Rasio Gini pendapatan. Badan Pertanahan Nasional bahkan mencatat, 56 persen aset berupa tanah, properti, dan perkebunan hanya dikuasai oleh sekitar 0,2 persen penduduk.
Kesenjangan yang semakin besar akan menimbulkan kecemburuan, meningkatkan ketidakpercayaan baik secara vertikal maupun horizontal dan berpotensi menimbulkan ledakan social. Rakyat yang terbelah akan mengancam kohesi sosial dan menghancurkan sendi-sendi bangunan kepercayaan sebuah negara-bangsa.
Terkait masih belum menggembirakannya rasio gini, pemerintah pun mengakui bahwa ini belum memuaskan. Presiden Joko Widodo di sela kunjungan kerja di Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara baru-baru ini mengungkapkan, pembangunan infrastruktur berpengaruh sekali mengatasi masalah itu, karena ada penyerapan tenaga kerja sehingga meningkatkan pendapatan.
Lantas, Indeks Radio Gini yang mendekati lampu merah, Radio Idola mengajak Anda untuk urun rembug berbagi pandangan dan bertukar pemikiran. Apa bahaya dari makin lebarnya kesenjangan social di Indonesia. Lalu, apa pula langkah strategis untuk mengantisipasi dampak buruknya? Benarkah pembangunan insfrastruktur di kawasan pinggiran menjadi salah satu solusinya?
Guna memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah kam ajak berbincang dengan Ahmad Heri Firdaus, Pengamat Ekonomi dari INDEF (Institute for development of Economics and Finance) dan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Wijayanto Samirin. (Heri CS)
Berikut perbincangan khas Panggung Civil Society Radio Idola Semarang bersama Ahmad Heri Firdaus dan Wijayanto Samirin:
