Semarang, Idola 92.6 FM – Di tengah arus besar perkembangan teknologi digital, Pemerintah terus mempercepat upaya membangun ekosistem digital di Indonesia. Hal itu mencakup, antara lain, pembekalan keterampilan untuk para talenta digital, pendampingan, serta pendanaan untuk membangun usaha rintisan (start-up).
Baru-baru ini, Presiden Jokowi meresmikan gerakan Akselerasi Generasi Digital. Jokowi berharap gerakan ini bisa melahirkan banyak perusahaan start-up unicorn.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan kebutuhan talenta teknologi sebanyak 600 ribu orang, tetapi yang tersedia hanya 100 ribu orang per tahun. Kekurangan talenta teknologi diperkirakan mencapai 9 juta orang pada 2030.
Pemerintah juga mencatat, pertumbuhan konsumen digital baru sebesar 10,2 persen dan kinerja logistik naik 60 persen karena peningkatan belanja daring selama pandemi Covid-19.
Sementara itu, nilai pasar digital Indonesia pada 2019 sebesar 40 miliar dollar AS, lalu tumbuh 17,5 persen menjadi 47 miliar dollar AS pada 2020. Nilai itu diperkirakan tumbuh lagi 49 persen atau setara dengan 70 miliar dollar AS pada 2021. Sementara itu, nilai pasar digital Indonesia diprediksi mencapai 146 miliar dollar AS pada 2025.
Maka, ketika ekonomi digital akan bertumbuh apabila ekosistem masyarakat digital sudah terbentuk, lalu, bagaimanakah wujud konkret mendukung ekosistem digital? Pihak mana saja yang mesti berperan? Bagaimana dengan kesiapan infrastruktur, talenta digital, dan regulasi digital kita, sudah siapkah?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Heru Sutadi (Pengamat ekonomi digital/ excecutive director Indonesia ICT Institute); Nailul Huda (Pengamat ekonomi digital dari Institut for Development of Economics and Finance (INDEF)); dan Arthur Ario Lelono, PhD (Direktur Manajemen Talenta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)). (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
