Semarang, Idola 92,6 FM – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah mendorong seluruh desa wisata, sudah menerapkan digitalisasi dalam setiap proses pelaksanaannya. Baik digitalisasi program wisatanya, maupun digitalisasi pembayarannya.
Kepala KPw BI Jateng Pribadi Santoso mengatakan saat ini, sudah ada 353 desa wisata se-Jateng yang menerapkan pembayaran secara digital menggunakan aplikasi QRIS. Pernyataan dikatakannya di sela launching Desa Digital Rambeanak di Kabupaten Magelang, Minggu (31/10) kemarin.
Pribadi menjelaskan, digitalisasi di era masa pandemi ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan lagi. Sebab, hal itu juga akan menjadi sumber dari pertumbuhan ekonomi baru yang lebih risilien dan inklusif serta berdaya saing.
Menurut Pribadi, melalui pengembangan digitalisasi di Desa Wisata Rambeanak ini diharapkan bisa memercepat pemulihan ekonomi daerah.
“Kami mengapresiasi di Desa Rambeanak ini, sudah bisa mengintegrasikan antara wisata yang berkesinambungan dengan digitalisasinya. Dalam konteks digitalisasi, ya kami tentu mendukung dalam konteks pembayarannya,” kata Pribadi.
Lebih lanjut Pribadi menjelaskan, Desa Rambeanak yang didorong sudah terdigitalisasi ini akan menyokong Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Kawasan Candi Borobudur. Terlebih lagi, dari 226 UMKM di Desa Rambeanak telah menggunakan aplikasi QRIS.
Sementara itu Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa menambahkan, dengan terbentuknya ekosistem digital di Desa Rambeanak akan memberikan dampak luas dalam pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Terutama, untuk wilayah Kabupaten Magelang dan sekitanya.
Menurutnya, yang lebih penting lagi adalah pendampingan untuk keberlangsungan ke depannya.
“Kita bicara desa digitalisasi, harus benar-benar terimplementasi dengan baik. Pertama harus tahu yang dibutuhkan masyarakat, dan kedua yang tidak kalah penting adalah sustainable. Keberlangsungannya. Untuk keberlangsungannya ini, tentu dibutuhkan pendamping untuk literasi terus menerus,” ucap Musthofa.
Musthofa berharap, digitalisasi di Desa Rambeanak harus bisa direplikasi di daerah lainnya untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah. Termasuk, perkembangan digitalisasi ekonomi. (Bud)
