Semarang, Idola 92,6 FM – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah mencatat, potensi ekonomi syariah di Jateng terus mengalami pertumbuhan, sehingga diperlukan sinergi pengembangan dari berbagai pihak. Saat ini, pangsa aset perbankan syariah di Jateng selama masa pandemi naik dari 7,38 persen di 2019 menjadi 7,58 persen pada 2020.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng Pribadi Santoso mengatakan bahwa Jateng menjadi salah satu wilayah potensial, dalam pengembangan ekonomi syariah dengan pangsa pasar 14 persen. Pernyataan itu dikatakan dalam sesi webinar Festival Jateng Syariah 2021, kemarin.
Pribadi menjelaskan, Jateng masuk dalam lima besar provinsi dengan jumlah pesantren terbesar di Indonesia. Potensi itu mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus dapat mengakselerasikan pemulihan ekonomi nasional.
“Kinerja perekonomian syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat. Pangsa ekonomi syariah mencapai hampir 25 persen pada tahun 2020. Ekonomi syariah juga telah mampu lebih baik, tumbuh meskipun melalui masa pandemi. Apabila kita lihat secara persentase, masih menghadapi kontraksi namun kontraksi yang terjadi jauh lebih kecil dibandingkan perekonomian nasional secara umum,” kata Pribadi.
Sementara itu Wagub Taj Yasin Maimoen menjelaskan, ada ribuan pondok pesantren yang tersebar di Jateng dan memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi syariah. Bahkan, beberapa produk UMKM berbasis pondok pesantren menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi nasional.
Menurut Gus Yasin, pihaknya terus menggencarkan program ekonomi pesantren atau ekotren dan salah satunya melalui Toko Santri Gayeng (Tosaga). Tosaga menjual bermacam produk UMKM milik santri.
“Koperasi kita saat ini sudah melatih beberapa pondok pesantren dan pelaku usaha dari kalangan santri, mulai tahun 2019 sampai 2021. Bekerja sama dengan Sampoerna, juga bekerja sama dengan beberapa pondok pesantren yang ada di Jawa Timur menjadi rujukan pertumbuhan ekonomi syariah,” ujar Gus Yasin.
Lebih lanjut Gus Yasin menjelaskan, saat ini Pemprov Jateng sudah melakukan pendampingan di sejumlah daerah. Misalnya di pondok pesantren di Kabupaten Rembang, dan juga di Kabupaten Pekalongan dalam upaya mendapatkan izin usaha dan sertifikat halal. (Bud)
