Semarang, Idola 92.6 FM – Situasi pandemi yang masih tak terkendali menyebabkan masyarakat menaruh harapan besar pada kebijakan PPKM darurat hingga PPKM Level 4. Namun sayangnya, dampak kebijakan tersebut masih belum signifikan dalam menahan laju penularan Covid-19.
Merujuk data, sampai masa perpanjangan PPKM Darurat 20 Juli lalu, peningkatan kasus dan kematian akibat Covid-19 justru meroket di angka tertinggi dibandingkan dengan rata-rata kasus dan kematian di tahun 2020.
Atas situasi itu, Presiden Joko Widodo memperpanjang PPKM level 4 hingga 2 Agustus mendatang. Namun, disertai pelonggaran atau penyesuaian secara bertahap terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat. Masyarakat diminta mewaspadai kemungkinan munculnya varian lain yang lebih menular.
Perpanjangan PPKM di satu sisi merupakan upaya yang mesti dilakukan untuk menekan penularan (di hulu) agar faskes (hilir) tidak kolaps. Akan tetapi, di sisi lain, memperpanjang PPKM berarti “mengorbankan” perekonomian secara luas. Ibaratnya, PPKM dan Perekonomian menjadi seperti trade off.
Maka, apa saja catatan yang mesti lebih diperhatikan pada masa perpanjangan PPKM ini agar “pengorbanan” di bidang ekonomi dapat menghasilkan penurunan kasus bahkan selesainya Pandemi?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber yakni: Dr Windhu Purnomo (Ahli Epidemiologi Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya), Bhima Yudistira Adhinegara (Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies)); dan Sofjan Wanandi (Pengusaha/ Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)). (her/ yes/ ao)
Dengarkan podcast diskusinya:
