Semarang, Idola 92,6 FM – Polrestabes Semarang bersama jajaran forkopimda di Kota Semarang, akan menggenjot upaya penurunan mobilitas masyarakat selama pelaksanaan PPKM darurat. Tujuannya, agar Kota Semarang tidak semakin banyak kasus penularan dan turun menjadi zona hijau.
Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan jajarannya bersama Dinas Perhubungan sudah menutup 23 ruas jalan di Kota Semarang, dalam rangka mengurangi mobilitas masyarakat selama pelaksanaan PPKM darurat hingga 20 Juli 2021 mendatang. Pernyataan itu dikatakannya saat meninjau penyekatan di perbatasan Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang, Minggu (11/7) malam.
Irwan menjelaskan, saat ini upaya masif yang dilakukan jajaran kepolisian bersama TNI dan Pemkot Semarang mulai membuahkan hasil. Dalam 11 hari pelaksanaan PPKM darurat, mobilitas masyarakat bisa ditekan, dan pergerakan masyarakat bisa dikendalikan.
Menurutnya, kondisi itu terjadi setelah dilakukan dua kali evaluasi dari pemerintah pusat dan ditindaklanjuti dengan aksi di lapangan.
“Terpokok adalah dalam melakukan PPKM darurat ini menurunkan tingkat mobilitas masyarakat. Bahwa kita dalam dua evaluasi ini sudah terjadi perbaikan. Kalau minggu lalu kita masih di kisaran 19,2 persen atau di zona merah, dalam evaluasi yang dilakukan di tingkat nasional kita sudah masuk kategori kuning atau di kisaran 30 persen,” kata Irwan.
Terpisah, Gubernur Jawa Tengah menyatakan saat ini pergerakan masyarakat memang mulai mengalami penurunan bila dibanding pekan sebelumnya. Bahkan, beberapa wilayah yang sempat masuk zona merah karena mobilitas tinggi saat ini sudah mulai berada di zona kuning.
Menurutnya, hal itu tidak lepas dari upaya yang dilakukan aparat TNI/Polri bersama pemerintah kabupaten/kota se-Jateng dalam menekan pergerakan masyarakat di daerahnya masing-masing.
“Jawa Tengah lumayan pergerakannya mulai ada beberapa kabupaten/kota yang menguning. Hitamnya tinggal sedikit, dan sebagian masih merah. Jadi artinya, ada kemajuanlah. Saya kira akan lebih baik kalau kawan-kawan dari bupati/wali kota meminta camat, kades dan lurah untuk membantu mengurangi pergerakan. Kalau itu bisa dikunci di level bawah, maka kemungkinan akan bisa membantu pergerakan itu,” ucap Ganjar.
Lebih lanjut Ganjar meminta kepada pemkab/pemkot se-Jateng bersama TNI/Polri, untuk semakin masif dan intensif dalam menekan pergerakan masyarakat di masa pelaksanaan PPKM darurat. Termasuk, menutup akses keluar masuk antarwilayah dan mendisiplinkan masyarakat yang tidak taat pada protokol kesehatan. (Bud)
