Semarang, Idola 92,6 FM – Pemprov Jawa Tengah akan berkoordinasi dengan provinsi tetangga, berkaitan kebijakan pelarangan mudik pada masa mudik Lebaran mendatang. Tujuannya, agar tidak ada masyarakat yang nekat mudik dari luar provinsi.
Pelaksana tugas Sekda Jateng Prasetyo Aribowo mengatakan saat ini pihaknya terus mematangkan surat edaran dari Satgas Penanganan COVID-19 tentang peniadaan mudik hari raya Lebaran, dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama Ramadan. Pernyataan itu dikatakannya saat ditemui di kantor gubernuran, kemarin.
Prasetyo menjelaskan, koordinasi dan komunikasi dengan provinsi tetangga diperlukan untuk kekompakan soal pelarangan mudik Lebaran. Sebab, tujuan dari pelarangan mudik Lebaran itu agar tidak terjadi gelombang kedua kasus penyebaran COVID-19 di dalam negeri karena kelengahan masyarakat.
Menurut Prasetyo, 35 kabupaten/kota di Jateng juga sudah diimbau melakukan sosialisasi pelarangan mudik kepada warganya yang merantau di wilayah Jawa Barat maupun DKI Jakarta maupun Jawa Timur.
“Ya sedang kita matangkan. Kita ada beberapa yang harus koordinasi dengan sekda provinsi tetangga sebelah kita, ada DIY dan Jawa Barat sama Jawa Timur sedang koordinasi dengan komunikasi. Juga dengan kabupaten/kota perbatasan yang ada sedang kita lakukan komunikasi, terutama yang lintas batas. Misal Sragen-Ngawi, dan Brebes-Cirebon. Tapi yang penting semua aparat siap, dan di rest area juga sudah mulai dilakukan,” kata Prasetyo.
Lebih lanjut Prasetyo menjelaskan, 35 kabupaten/kota di Jateng juga telah diminta untuk menyiapkan tempat isolasi bagi pemudik yang nekat melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Hal itu sesuai dengan isi surat edaran dari Satgas Penanganan COVID-19 tentang peniadaan mudik di hari raya Lebaran, bahwa pemudik yang nekat pulang kampung akan diisolasi selama lima hari.
“Kita juga sudah minta kabupaten/kota untuk penguatan Jogo Tonggo, di level desa sampai RT/RW. Data di kita, ada empat ribuan tempat isolasi existing di Jateng,” pungkasnya. (Bud)
