Semarang, Idola 92,6 FM – Pemprov Jawa Tengah resmi membuka rencana musrenbang 2022, yang dilakukan secara daring untuk menyerap aspirasi dan menerima masukan dari masyarakat. Karena masih dalam masa pandemi, maka penyampaian aspirasi dan masukan dari masyarakat disampaikan secara online melalui kanal jatengprov.go.id ataupun rembugan.jatengprov.go.id.
Pelaksana tugas Sekda Jateng Prasetyo Aribowo mengatakan musrenbang ini menjadi awal dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022, untuk penyusunan program kerja di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selanjutnya, akan dilakukan penajaman di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.
Prasetyo menjelaskan, seluruh aspirasi masyarakat yang sudah terserap dalam musrenbang 2022 itu nantinya akan dibawa di tingkatan eks karesidenan. Dan diharapkan, dari wilayah eks karesidenan itu sudah muncul rencana kerja yang akan ditindaklanjuti untuk kepentingan masyarakat luas.
“Rancangan awal targetnya memang ada beberapa yang kita menyesuaikan dengan pusat. Problemnya masih banyak memang, kemiskinan kita kan 11,41 persen sekarang. Kita akan tekan kembali di angka sekitar 11 persen lah, 11 sampai 10 persen. Karena pandemi ini memang membuat semua sektor lumpuh,” kata Prasetyo, kemarin.
Sementara itu Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan meskipun dilakukan secara daring, namun masyarakat tidak perlu khawatir aspirasinya tidak tersalurkan. Setiap usulan dan masukan akan ditampung, dan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan program kerja.
Menurut Ganjar, selama masa pandemi ini semua daerah diminta menyusun perencanaan pembangunan 2022 dengan program-program prioritas terhadap dampak pandemi.
“Ini kita buka dulu. Jadi, kita buka kita sampaikan kepada publik bahwa musrenbang sudah akan dimulai. Kondisi pandemi menjadi ukuran pertama, karena apa pandemi ini menggempur seluruh sektor yang ada. Kita butuh masukan-masukan dari masyarakat,” ujar Ganjar.
Lebih lanjut Ganjar juga meminta, semua daerah menginventarisir dampak pandemi dan memasukkan target penurunan angka kemiskinan dalam skala prioritas. Kemudian disusul pengurangan angka pengangguran, dan peningkatan ekonomi masyarakat. (Bud)
