Semarang, Idola 92.6 FM – Tanggal 24 September, diperingati sebagai Hari Tani Nasional atau Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Membicarakan pertanian—kita akan menjumpai persoalan yang berlarat-larat, bertumpuk-tumpuk, dari hulu hingga hilir. Kesejahteraan petani masih menjadi isu krusial, di tengah bangsa yang konon memimpikan kedaulatan pangan.
Membicarakan nasib para petani–kita hanyut dalam keprihatinan. Jerih payah dan keringatnya selalu terhidang di meja makan kita sehari-hari…namun, nasibnya kerap dilupakan.
Ini sesungguhnya ironi. Ia dibanggakan, namun juga masih terabaikan. Indonesia dikenal dunia sebagai negeri agraris selain juga negeri kepulauan. Namun, para petani dan nelayannya tak kunjung sejahtera.
Faktanya, pamor sektor pertanian makin redup. Itu tercermin dari usia petani yang menua, lahan pertanian yang kian susut, serta turunnya kontribusi pada perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.
Pada praktiknya, para petani, peternak, pembudidaya atau petambak skala kecil, berulang rugi karena harga hasil panennya anjok atau tidak terserap pasar. Segenap tekanan itu membuat sebagian mereka bangkrut dan gulung tikar. Situasi yang menggambarkan bahwa sektor ini makin “dijauhi” karena dianggap kurang menguntungkan dan serba tidak pasti.
Laporan harian Kompas dalam beberapa tahun terakhir menyajikan fakta, bahwa petani dan buruh tani masih menghadapi tekanan di hulu maupun hilir. Mereka telah bekerja sangat keras untuk mendongkrak produksi dan penghasilan tetapi kerap terguncang oleh perubahan cuaca, serangan hama penyakit, atau tekanan pasar.
Di sisi lain, di tengah awan gelap yang memayungi dunia pertanian, ada secercah harapan. Muncul usaha rintisan berbasis teknologi digital, menawarkan solusi yang memungkinkan petani terhubung langsung ke konsumen atau pemodal. Teknologi menjadi sarana menyokong petani mengatasi problem klasik dan konvensional.
Lantas, merefleksi Hari Tani: sudahkah negara hadir dalam melindungi para petani—sebagai tumpah darah bangsa? Bagaimana mestinya mengurai dan mengatasi problem klasik pertanian kita? Di sisi lain, seberapa besar keberpihakan pemerintah, baik Pusat maupun daerah, dalam upaya menyejahterakan petani yang selama ini justru menjadi karpet merah pencitraan?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Muhammad Nur Uddin (Sekjen Asosiasi Petani Indonesia (API)); Yeka Hendra Fatika (Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka)); Andi Akmal Pasluddin (Anggota Komisi IV DPR RI); dan Wilda Romadona (Head of RegoPantes). (andi odang/her)
Berikut podcast diskusinya:
