Semarang, Idola 92,6 FM – Dinas Perhubungan Jawa Tengah menyatakan, sektor transportasi darat memang menjadi yang paling terdampak akibat pandemi. Bahkan, sudah ada pengusaha bus pariwisata yang mengajukan pengalihan status dari layanan wisata menjadi layanan umum.
Kepala Dinhub Jateng Satriyo Hidayat mengatakan di provinsi ini pada medio 2015 tercatat ada 6.400 armada bus, dan menjelang medio 2018 jumlahnya turun menjadi 3.417 armada saja. Sementara, untuk load factor atau tingkat keterisian penumpang rerata hanya 45 persen yang turun di terminal.
Satriyo menjelaskan, selama masa pandemi load factor bus angkutan umum terus mengalami penyusutan antara 15-20 persen. Kondisi tersebut semakin parah, dan membuat pengusaha bus angkutan wisata kemudian meminta pengalihan status dari layanan pariwisata menjadi layanan transportasi umum.
“Mereka mengubah ke AKDP. Maka tugas kami adalah, menyiapkan rute yang bisa diterima semua pengusaha. Dan dia segmennya tidak di ekonomi. Jadi, segmennya point to point tertentu,” kata Satriyo saat menjadi narasumber dalam diskusi “Nasib Transportasi Umum di Masa Pandemi”, Selasa (25/8).
Lebih lanjut Satriyo menjelaskan, dua pengusaha pariwisata otobus itu memiliki 12 armada yang akan dialihstatuskan menjadi transportasi umum. Sehingga rute yang ditawarkan adalah Lasem-Brebes, Lasem-Borobudur dan Lasem-Klaten.
Sementara Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso menambahkan, pemerintah harus bisa bertindak cepat dan tepat dalam mengambil kebijakan penyelamatan pengusaha dan para awak angkutan umum. Karena, persoalan yang dihadapi cukup beragam dan bertambah berat bebannya jika pemerintah tidak segera ambil tindakan.
“Beban harian pengusaha angkutan umum adalah soal BBM, dan harga sparepart. Ini yang mereka keluhkan, bukan soal pajak atau KIR yang periodenya tahunan. Ini yang harus kita bicarakan, dan diskusikan lebih lanjut,” ujar Hadi.
Hadi berharap, pada triwulan ketiga dan keempat 2020 ini para pelaku transportasi darat di Jateng sudah terbantu dengan kehadiran pemerintah. (Bud)
