Semarang, Idola 92.6 FM – Pemerintah berencana memangkas 1 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia dimulai tahun depan sampai dengan 2019. Sebanyak 330 ribu orang bakal diberhentikan setiap tahunnya dengan tujuan untuk menghemat belanja negara hingga 2019.
Anggota komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan menyatakan tidak setuju dengan kebijakan rasionalisasi PNS. Dirinya beralasan rasionalisasi PNS tidak masuk dalam agenda 8 reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan.
Disisi lain, menurutnya kebijakan pengangkatan PNS adalah kebijakan Negara dan itu merupakan sikap politik pemerintah dibidang aparatur.
“Jadi entah itu PHK, pensiun dini, tidak masuk dalam 8 program reformasi birokrasi. Ini negara, bukan perusahaan. Saya khawatir, apakah ini program susupan atau dadakan,” tuturnya dalam panggung Civil Society Radio Idola, kamis (9/6).
Menurut Arteria, kebijakan rasionalisasi berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sehingga pemerintah harus hati-hati dengan rencana rasionalisasi PNS.
“Saya berharap semua wacana ini juga disetujui oleh DPR karena payung hukumnya tidak hanya dengan Peraturan Pemerintah, karena bicara tentang rasionalisasi juga ada Undang-Undang dan Permen itu,” imbuhnya.
Terkait membebani anggaran APBN, kata dia, itu bukan salah PNS, sebab SK PNS diterbitkan berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik KemenPAN-RB Herman Suryatman menjelaskan rasionalisasi PNS hanya bagian kecil dari rencana percepatan penataan PNS. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi efektif, efisien, dan akuntabel.
Baginya, PNS digaji oleh rakyat sehingga kinerjanya harus ditingkatkan untuk pelayanan masyarakat. Melalui rasionalisasi diharapkan PNS mampu meningkatkan kompetensinya.
“Kalau sudah tidak bisa ditingkatkan ya dirasionalisasi. Masak ya iya, mereka setiap bulan dapat gaji tapi kerjanya gitu (tidak ada peningkatan, red),” cetus Herman. (Heri CS/Diaz Abidin)
