Semarang, Idola 92.5 FM – Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintahan Presiden Joko Widodo berencana untuk memberikan bantuan sosial bagi para pekerja di sektor swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
Besaran uang yang akan didapat mencapai Rp600 ribu per bulannya selama empat bulan. Kini rencana tersebut tengah difinalisasi. Skema bantuan sosial ini merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ini ada 13 juta pekerja yang ditargetkan untuk mendapat santunan ini. Sehingga total anggaran yang harus dikeluarkan mencapai Rp31,2 triliun.
Dalam dua kuartal terakhir, anjloknya konsumsi rumah tangga telah membuat output perekonomian Indonesia mengalami perlambatan bahkan kontraksi. Pada kuartal pertama, ketika konsumsi melambat ke angka 2,84% (yoy). PDB Indonesia masih mampu tumbuh, tetapi sangat minimalis di angka 2,97% (yoy).
Lebih miris lagi di kuartal kedua saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan di berbagai wilayah Tanah Air, konsumsi masyarakat mengalami kontraksi 5,51% (yoy). Akibatnya output ekonomi Indonesia menyusut 5,32% (yoy).
Lantas, menakar stimulus bagi karyawan dengan gaji di bawah Rp5 juta, efektifkah mendongkrak pertumbuhan ekonomi? Hal lain apa yang penting diperhatikan pemerintah mengiringi kebijakan ini—agar tepat sasaran dan betul-betul berdampak –belajar dari polemik program Kartu pra Kerja? Mendiskusikan ini, radio Idola Semarang mewawancara Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudistira. (her)
Berikut podcast diskusinya:
