Semarang, Idola 92,6 FM – Bawaslu Jawa Tengah sudah mengingatkan kepada semua pihak, untuk tidak memanfaatkan pandemi demi kepentingan politik praktis. Hal yang sama juga dilakukan Pemprov Jateng, dengan meminta semua bupati/wali kota di provinsi ini tidak perlu menempelkan stiker bergambar wajah di paket bantuan. Paket bantuan itu cukup dipasangi logo pemerintah saja, untuk menghindari persoalan di kemudian hari.
Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan dirinya juga telah mengingatkan kepada Bupati Klaten Sri Mulyani, agar tidak perlu memasang foto wajah di paket bantuan yang dibagikan kepada warganya. Peringatan yang sama juga berlaku bagi semua bupati/wali kota se-Jateng, agar tidak menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat.
Ganjar menjelaskan, apabila bantuan tersebut memang dari pemerintah dan menggunakan dana negara atau kas daerah cukup memasang logo pemerintah daerah saja. Sebab, penempelan gambar wajah kepala daerah dinilai negatif dan condong kepada tindakan kampanye.
Menurutnya, di Jateng ini cukup banyak kepala daerah yang menjadi petahana di pilkada mendatang.
Baca: Bawaslu Jateng Tegaskan Wabah COVID-19 Tidak Untuk Politik Praktis
“Saya mengingatkan pada semua, untuk bantuan-bantuan itu lebih baik tidak menggunakan label apapun. Kalau itu dari pemerintah, ya pakai logo pemerintah. Kalau kemudian label-label itu menunjukkan jabatannya, enggak papa. Tapi kalau kemudian itu ada ajakan-ajakan, ya akan jadi masalah,” kata Ganjar, Rabu (6/5).
Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, yang terpenting saat ini adalah usaha bersama di dalam penanganan dan memutus rantai penularan virus Korona. Sehingga, di Jateng tidak bertambah kasus baru dan pasien yang terinfeksi bisa segera sembuh.
Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Jateng Rofiuddin sudah mengingatkan soal paket bantuan sembako tidak perlu ditempeli stiker wajah kepala daerah. Bantuan kemanusiaan tidak boleh dimanfaatkan, untuk kampanye terselubung ataupun pesan terselubung yang arahnya pada kepentingan politik praktis.
“Bawaslu Jawa Tengah mendesak kepada semua pihak, agar tidak melakukan tindakan-tindakan kampanye terselubung terkait dengan adanya wabah COVID-19. Kita tahu, bahwa saat ini Indonesia dan juga negara-negara lain sedang mengalami musibah. Janganlah kemudian momentum ini disalahgunakan, untuk kepentingan politik praktis,” ujar Rofi. (Bud)
