Semarang, Idola 92,6 FM – Pemprov Jawa Tengah sudah mengirimkan surat kepada dua kementerian, terkait dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) maupun Kartu Prakerja. Hal itu merupakan tindak lanjut dari hasil diskusi, yang sudah dilakukan dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo sebelumnya.
Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan dirinya sudah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Sosial dan Kementerian Perekonomian, terkait dengan persoalan yang terjadi di lapangan. Intinya, pemprov meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan keluwesan terkait penyaluran bansos dan Kartu Prakerja.
Menurutnya, penyaluran bantuan-bantuan yang berasal dari pemerintah pusat itu diserahkan kepada kabupaten/kota atau langsung ditangani pemerintah desa setempat.
Ganjar menjelaskan, penyaluran bantuan itu akan menjadi lebih tepat sasaran karena daerah lebih tahu kondisi warganya. Sementara untuk Kartu Prakerja, banyak buruh kesulitan mengakses karena keterbatasan akses internet dan juga latar belakang pendidikannya.
“Hari ini kita kirim surat kepada dua kementerian, satu Kementerian Sosial dan satunya Kementerian Perekonomian. Yang pertama terkait dengan bantuan-bantuan yang masuk kepada kita, dan itu boleh ngga sedikit luwes agar ini mudah dalam penyaluran serta tidak bikin iri. Dan kami minta izin, itu diserahkan kepada kabupaten/kota atau langsung diserahkan kepada desa. Sehingga, datanya lebih luwes untuk dikelola. Mudah-mudahan diizinkan,” kata Ganjar, Selasa (5/5).
Ganjar lebih lanjut berharap, pemerintah pusat bisa menyetujui usulan tersebut untuk lebih mudah pelaksanaan di lapangan. Sementara pemprov dan pemkab/pemkot, akan melakukan pendampingan kepada pemerintah desa dalam penyalurannya.
“Kalau ini tidak disetujui, akan sangat repot. Makanya, kami ikhtiar kepada menteri sosial agar bisa dibantu,” pungkasnya. (Bud)
