Semarang, Idola 92,6 FM – Pemprov Jawa Tengah akan melaksanakan instruksi dari pemerintah pusat, terkait dengan pembatasan sosial berskala besar dalam menekan penularan virus Korona. Bahkan, pemprov akan ikut mengambil tindakan jika penetapan status darurat sipil menjadi opsi terakhir.
Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan terkait dengan penetapan status darurat sipil itu, pihaknya masih menunggu peraturan dari pemerintah pusat. Namun demikian, masyarakat tidak perlu khawatir dan panik apabila kebijakan pembatasan sosial tidak berjalan efektif.
Ganjar menjelaskan, yang perlu dilakukan jika memang pemerintah pusat mengambil tindakan darurat sipil, maka pemprov akan siap melaksanakannya.
Menurutnya, di dalam kebijakan darurat sipik yang menjadi komando tertinggi adalah gubernur.
“Kalau kemudian itu akan dilakukan, maka komandonya di gubernur. Dengan komando di gubernur, maka bisa membuat satu protokol-protokol yang bisa ditaati tentu saja dengan berbagai pertimbangan. Pak presiden kemarin mengarahkan ada pertimbangan sosial iya, pertimbangan ekonomi juga iya. Maka, sumber daya kita minta untuk dihitung. Kami sudah komunikasi dengan bupati/wali kota, coba mulai dihitung sumber daya yang ada di desa/kelurahan hingga kecamatan,” kata Ganjar, Selasa (31/3).
Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, untuk pembatasan sosial berskala besar sebenarnya sudah dilakukan di Jateng. Yakni, dengan model isolasi di tingkat desa dan menggerakkan Satpol PP/Linmas bekerja sama dengan TNI/Polri.
“Sebenarnya, kami sudah melakukan satu improvisasi di daerah. Tentunya, dengan mengedepankan kondisi sosial dan psikologis masyarakat,” pungkasnya. (Bud)
