Semarang, Idola 92.6 FM – Sejak berabad-abad lalu, dunia ilmu pengetahuan sudah mengenal Hirarki DIKW atau yang juga sering disebut sebagai Piramida DIKW. DIKW merupakan akronim dari 4 elemen utama—kajian empiris dari Fakta Menjadi Teori—yaitu Data-Information-Knowledge-Wisdom atau Data, Informasi, Pengetahuan dan kebijaksanaan.
Dalam hirarki tersebut, data memang berada di posisi paling bawah, di bawah informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Akan tetapi, hal itu juga sekaligus menunjukkan betapa sangat pentingnya peranan data, karena menjadi fondasi atau tumpuan bagi elemen-elemen lain di atasnya.
Data yang sudah diolah akan dapat menjadi informasi yang memiliki makna lebih. Setelah itu, informasi tersebut dapat diproses lebih lanjut sehingga bisa menjadi pengetahuan. Adapun kebijaksanaan merupakan penerapan atau aksi dari pengetahuan yang sudah dihasilkan.
Maka tak heran, kalau ketersediaan data yang akurat dan valid merupakan syarat mutlak untuk mencapai seluruh target pembangunan. Sebab, akurasi data, sekali lagi menjadi basis dan pemandu proses perencanaan—dalam menentukan pilihan kebijakan pembangunan yang tepat. Maka dari itu, kini Indonesia tengah memulai perbaikan dan pemutakhiran data melalui Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Tujuannya, menciptakan data tunggal yang dimulai dari kependudukan.
Apa lagi, menurut Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, dalam Kompas (18/02/2020), BPS dinilai semakin teruji dalam menyajikan dan memutakhirkan data statistik. Sampai-sampai, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mengapresiasi kemampuan Indonesia dalam mengoleksi data pertanian—dan akan menjadikan metode koleksi data statistik pertanian ala BPS, sebagai percontohan dunia. Tapi ironisnya, beberapa kementerian dan lembaga pemerintah justru mengalami krisis ketersediaan data yang valid dan akurat. Sehingga, setiap menentukan kebijakan dan program yang krusial dan strategis, selalu diwarnai polemik antarkementerian yang berkepanjangan.
Eni mencontohkan, kasus yang selalu seksi dan abadi—terkait data ketersediaan dan kebutuhan pangan—yang menjadi dasar penentuan keputusan atau kuota impor. Begitu juga data terkait penduduk miskin yang berimplikasi pada efektivitas alokasi anggaran pemberantasan kemiskinan. Dan, masih banyak lagi data sosial ekonomi yang sering tidak sinkron, bahkan dalam interpretasi internal pemerintah.
Lantas, selain menjadi basis dan pemandu proses perencanaan—dalam menentukan pilihan kebijakan pembangunan yang tepat, apa saja manfaat berikutnya yang dapat kita peroleh dari tersedianya data yang akurat dan valid? Akankah data dari Sensus Penduduk tahun 2020 ini bisa menjadi milestone menuju PEMILU/ PILPRES secara electoral voting (e-voting) yang lebih efisien dan reliable? Lalu, di era BIG Data saat ini, apa lagi yang dapat kita manfaatkan dari keberadaan data yang akurat dan valid?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Enny Sri Hartati (Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)) dan Maxensius Tri Sambodo (Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)). (Andi Odang/Heri CS)
Berikut diskusinya:
