Semarang, Idola 92,6 FM – Dana desa yang selama ini ditransfer ke provinsi, mulai tahun ini akan langsung diserahkan ke rekening desa. Pernyataan itu dikatakan Mendagri Tito Karnavian di sela rapat kerja pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa 2020 di Holy Stadium Marina, Selasa (18/2).
Mendagri Tito Karnavian mengatakan transfer langsung ke rekening desa, untuk memangkas lamanya bantuan sampai ke kepala desa. Tujuan lainnya, untuk menghindari adanya potensi penyimpangan di tingkat pemerintahan di atasnya.
Tito menjelaskan, untuk tahun ini dana desa dianggarkan sebesar Rp72 triliun dan naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp70 triliun.
Menurutnya, pihaknya juga sudah kesepakatan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait dengan transfer langsung dana desa ke rekening desa.
“Dana desa akan ditransfer langsung ke rekening desa. Tujuannya apa, agar tidak ada hambatan birokrasi dan memotong birokrasi kalau lewat provinsi dan kabupaten/kota. Itu mulai tahun ini. Bapak presiden ingin, agar dana itu tepat sasaran. Betul-betul bisa membuat desa itu bangkit dan mandiri. Bisa menggeliatkan di desa itu, sehingga masyarakatnya bergerak dan tidak pindah ke kota lagi,” kata Tito.
Lebih lanjut Tito menjelaskan, dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa ini perlu adanya pengawasan dari aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dan para para camat. Terutama, sebagai konsultan yang berkenaan dengan pengelolaan dana desa.
“Hal ini penting dilakukan, karena saya meyakini ada beberapa kepala desa yang mungkin belum paham teknis administrasi pemerintahan. Jadi, pengawasan dan pengelolaan dana desa harus ditingkatkan,” tandasnya.
Pemprov Jateng Dorong Pemdes Bisa Kelola Dana Desa Secara Akuntabel
Ribuan kepala desa se-Jawa Tengah dikumpulkan di Holy Stadium Marina untuk mendapat pengarahan dari Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Selasa (18/2). Tujuannya, untuk memberikan pemahaman kepada kepala desa guna mengelola dananya mewujudkan percepatan pengelolaan dan pengawasan dana desa.
Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan seluruh perangkat desa di Jateng harus mampu melakukan pengelolaan dana desanya, agar program bantuan dari pemerintah tidak salah sasaran.
Menurutnya, serapan dana desa di Jateng pada 2019 kemarin mencapai 99,9 persen dari total anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp7,8 triliun. Tahun ini, Jateng akan menerima dana desa sebesar Rp8,2 triliun.
“Ini untuk berbagai sektor. Pendampingan, infrastruktur, pemberdayaan sampai pada desa berdikari. Dan saya minta penanggulangan kemiskinan ini, mereka juga membuat prioritas untuk itu. Jangan sampai ada yang mengintervensi, dan menjadi persoalan. Bantuan diterima dan diarahkan ke tempat yang berbeda, atau barangkali pengelolaan tidak akuntabel jadi persoalan. Area-area berbahaya itu saya ingatkan mulai sekarang,” kata Ganjar.
Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, penyerapan dana desa di Jateng cukup beragam dan paling tinggi untuk infrastruktur jalan mencapai 5,7 ribu kilometer. Kemudian juga ada pembangunan jembatan dan pasar serta irigasi dan embung.
Diketahui, di Jateng ada 14 kabupaten yang masuk zona merah kemiskinan. Parameternya, jumlah orang miskinnya di atas rerata provinsi dan nasional. Sementara sembilan kabupaten lainnya masuk zona kuning daerah kemiskinan, karena jumlah orang miskin di bawah provinsi tetapi di atas angka kemiskinan nasional. (Bud)
