Semarang, Idola 92.6 FM-Sistem ekonomi saat ini dinilai semakin menjauh dari nilai-nilai Pancasila. Untuk itu diperlukan terobosan pemerintah agar rumusan kebijakan bernapaskan Pancasila.
Demikian mengemuka dalam seminar bertema Ekonomi Pancasila: Implementasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Strategi Pembangunan EKonomi Berkelanjutan yang diselenggarakan Departemen Ilmu Ekonomi Sosial Pembangunan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang bekerjasama dengan Bank Jateng, Harian Kompas di gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip, Kamis (26/5).
Hadir sebagai pembicara kunci Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Narasumber lain, yakni Guru Besar Ekonomi Undip FX Sugiyanto, Direktur Mubyarto Institute Awan Sentosa, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Soegijapranata Andreas Lako, dan pakar ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Bambang Sarosa.
Menurut Ganjar, tiga konsep pembangunan Trisakti Bung Karno yang terdiri dari kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian secara sosial dan budaya, saat ini semakin tergerus nilai-nilai kapitalistik yang bertumpu pada pasar bebas. Ganjar mencontohkan, perbankan yang berlomba mengambil margin tinggi untuk mengejar laba tanpa kebijakan khusus pada pelaku ekonomi mikro. “Hal ibu bukan cerminan ekonomi Pancasila,” ujar Ganjar seperti dilansir dari harian Kompas (27/5).
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, untuk bisa menciptakan ekonomi pancasila, Indonesia harus bisa menjadi negara yang berdaulat secara politik. Selain itu, juga harus mampu berdiri di atas kaki sendiri agar tidak dipermainkan oleh kepentingan atau negara lain.
“Rakyat juga harus memegang teguh dan menjunjung tinggi kepribadian bangsa secara social dan budaya.”
Koperasi Wujudkan Ekonomi Pancasila
Sementara itu, Awan Sentosa mengutarakan, peran koperasi dan lembaga keuangan dinilai mampu menjadi daya ungkit perubahan untuk mewujudkan ekonomi Pancasila. Dalam UUD 1945 pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Dalam konteks itu, koperasi menjadi jawaban dari perwujudan ekonomi Pancasila.
Menurutny, saat ini praktik VOC gaya baru secara tidak sadar telah merajalela di perekonomian bangsa ini. Rakyat hanya dihisap sumber dayanya tanpa ada kesejahteraan di dalamnya. Koperasi sebagai badan usaha yang memiliki anggota orang atau badan hukum tentunya dapat mengentaskan permasalahan yang terjadi di masyarakat.
“Sebab koperasi bergerak dengan berlandaskan asas kekeluargaan serta demokrasi yang kegiatannya menjadi gerakan ekonomi kerakyatan, dan berjalan dengan prinsip gotong-royong,” ujar Awan dalam acara yang dimoderatori Prof. Sudharto P Hadi ini.
Andreas Lako menilai, sila-sila dalam Pancasila belum menjadi landasan pembangunan ekonomi. Nilai-nilai ketuhanan yang pemurah belum menjadi landasan pembangunan ekonomi. Nilai-nilai ketuhanan yang pemurah dan welas asih tidak terlihat.
“Yang ada adalah yang kuat menekan yang lemah. Banyaknya korupsi juga juga cermin bahwa di bidang ekonomi, manusia yang terlibat di dalamnya belum adil dan beradab. Pada akhirnya, keadilan bagi rakyat kian sulit tercapai.”
Sementara, FX Sugiyanto menyatakan, untuk mewujudkan ekonomi yang berbasis Pancasila ini lembaga keuangan bisa menjadi mesin perubahan. Menurutnya, fenomena kemiskinan dan ketidakadilan di sektor usaha kecil akan dapat dientaskan dengan adanya peran lembaga keuangan yang mampu memberikan kemudahan dalam mendapatkan modal dengan bunga yang lebih terjangkau.
Saat ini Pemerintah, DPR dan Bank Indonesia sedang menyiapkan dua rancangan undang-undang di sektor keuangan, yakni RUU Bank Indonesia dan RUU Perbankan. Harapannya melalui reformasi kelembagaan perundang-undangan ini, spirit industri perbankan sebagai agen pembangunan seharusnya dituangkan.
“Ini adalah momen yang tepat buat para ekonom, ahli keuangan, ahli perbankan untuk berkontribusi membangun industri perbankan Indonesia lebih inklusif dan lebih berkeadilan.” (Heri CS)
