Semarang, Idola 92.6 FM – Dengan dominannya jumlah anggota DPR dari partai politik koalisi pendukung pemerintah, kekuatan kritis alternatif makin dibutuhkan untuk mengawasi kinerja pemerintah. Artinya, masyarakat sipil berperan penting sebagai suara alternatif.
Dengan peta politik DPR saat ini, dibutuhkan poros kekuatan lain yang bisa jadi kekuatan penyeimbang terhadap pemerintah dan partai-partai politik di DPR. Seperti kita ketahui, Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin saat ini mengontrol 427 kursi atau 74,26 persen dari total kursi di DPR. Enam dari Sembilan partai politik di DPR adalah anggota koalisi parpol pendukung pemerintah.
Ini berarti—kita semakin tipis harapan untuk mengandalkan partai-partai itu menjalankan check and balances terhadap pemerintah. Hanya Partai Keadilan Sejahtera yang tegas menyebut diri sebagai kekuatan oposisi, sementara sikap Partai Demokrat dan PAN masih abu-abu dan menyebut diri sebagai “mitra kritis” pemerintah.
Lantas, di tengah semakin menguat dan dominannya parpol koalisi pendukung pemerintah, bagaimana cara masyarakat menggaungkan suara? Dapatkah kaum menengah dan civil society berperan sebagai pengontrol sekaligus penyeimbang?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Dr Arie Sudjito (Ketua Departemen Sosiologi FISIPOL UGM), Firman Noor (Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI), dan Muhamad Isnur (Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia). (Heri CS)
Berikut diskusinya:
