Semarang, Idola 92.6 FM – Semakin banyaknya pedagang atau pengusaha yang beralih profesi ke dunia politik disinyalir bisa memunculkan politisi yang memperdagangkan politik. Demikian seperti yang diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat acara Temu Jaringan Saudagar Muhammadiyah di Yogyakarta Sabtu (14/5).
“Saat ini terlalu banyak pengusaha muda yang meninggalkan usahanya kemudian menjadi politisi di Senayan, bahkan banyak dari mereka yang kemudian memperdagangkan politik,” katanya.
Menanggapi hal itu, peneliti senior Pusat Penelitian Politik (LIPI), Siti Zuhro menyatakan bahwa pengusaha yang masuk ke dunia politik bukan berarti akan sewenang-wenang menguasai aset negara.
Meski demikian, ia mengakui jika hal ini tidak menutup kemungkinan pula (mereka, red) akan bermain dilingkup tersebut. Agar tidak terjerumus praktik perdagangan politik, lanjut Wiwik sapaan akrabnya, para pengusaha yang terjun ke dunia politik mesti tetap menjunjung tinggi hukum dan etika.
“Jadi siapapun yang masuk dalam parpol, entah itu politikus, pengusaha, penyiar, jurnalis dan lainnya, mereka harus mematuhi AD ART nya. Ada aturan hukumnya,” pungkasnya dalam Panggung Civil Society Radio Idola (17/5).
Menurut dia, orang yang memiliki latar belakang tertentu jika pindah profesi maka tidak akan lepas dan berubah sama sekali seperti halnya pengusaha. Karena seorang pengusaha sebagian besar kreatif dan inovatif.
Akan tetapi Wiwik mempertanyakan, kalau masalahnya adalah sejauh mana kreativitas itu digunakan. Apakah dimanfaatkan untuk melanggar hukum atau tidak.
“Jadi mereka yang memperdagangkan politik seperti menggenapkan yang sudah dimiliki. Apalagi pengusaha itu kreatif, orang yang memiliki darah seperti intelektual dan pengusaha, tidak bisa lepas begitu saja. Ada hubungan sebab akibat, apa yang ia lakukan, dirikan, ada feedbacknya,” tandas Wiwik.
Masih dilingkup ini, dia tidak memungkiri fenomena terus bertambahnya politisi berlatar belakang pengusaha tidak terlepas dari kontestasi yang tidak berimbang akibat politik biaya tinggi. Hal lainnya ialah belum tegaknya regulasi yang membatasi dana kampanye.
Menurutnya, fenomena ini juga sama seperti yang terjadi di Thailand dimana ini merupakan dampak dari sistem multi partai. (Heri CS/Diaz Abidin)
