Semarang, Idola 92.6 FM – Upaya mengatasi defisit neraca perdagangan dinilai belum optimal. Para menteri Kabinet Kerja diminta bekerja secara terintegrasi dan mengatasi akar masalah yang menyebabkan defisit neraca perdagangan masih tinggi. Sejauh ini regulasi dan birokrasi dinilai masih menjadi hambatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Persoalan ini baru-baru ini mengemuka dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Kepresidenan Bogor. Rapat membahas defisit neraca perdagangan yang masih belum berhasil diatasi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan defisit 2,141 miliar dollar AS pada Januari-Mei 2019. Pada periode yang sama 2018, neraca perdagangan deficit 2,869 miliar dollar AS. Defisit pada Januari-Mei 2019 akibat neraca migas yang defisit 3,747 miliar dollar AS tidak bisa ditutup neraca nonmigas yang surplus 1,605 miliar dollar AS.
Lantas, mencari jalan setapak mengatasi defisit neraca perdagangan, apa yang mestinya dilakukan dan diupayakan oleh pemerintah? Faktor apa saja yang selama ini menghambat sehingga segala upaya seolah masih belum berdampak dan terkesan jalan di tempat?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Prof Ari Kuncoro. (Heri CS)
Berikut diskusinya:
