Semarang, Idola 92.6 FM – Ketua KPU Jawa Tengah Yulianto Sudrajat mengatakan sejak dimulainya kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 September 2018 kemarin, memunculkan informasi-informasi menyesatkan dan membuat masyarakat terbelah. Sehingga, diperlukan adanya peran media massa sebagai fungsi kontrol untuk mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat.
Yulianto menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, maka ada kontribusi atau sumbangsih dari media untuk memenuhi hak masyarakat bisa mengetahui fakta sebenarnya. Termasuk, ikut serta menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi dengan mendorong terwujudnya supremasi hukum.
Menurutnya, media di Jateng bisa menjadi bagian dari elemen sosialisasi untuk menyukseskan pemilu. Namun yang terpenting, media bisa membantu dalam membentuk opini publik yang positif.
“Harapan kami kan media punya fungsi untuk mengedukasi kepada masyarakat, dan turut memberikan informasi seluas-luasnya tentang aspek penyelenggaraan. Kami berharap, media-media ini menjadi bening di tengah-tengah kontestasi politik yang sedemikian rupa. Para media mainstream ini harapan kami, juga turut berkontribusi terhadap suksesnya penyelenggaraan,” kata Yulianto di sela menggelar FGD tentang “Efektivitas Pemberitaan Media Dalam Pemilu Serentak 2019” di Patra Convention and Hotel Semarang, Kamis (7/2).
Sementara itu, Ketua PWI Jateng Amir Machmud menambahkan, pelaksanaan tahapan kampanye yang diberitakan media di provinsi ini masih dalam koridor sesuai aturan. Hanya saja, masih ada juga pemberitaan yang pemilihan sudut pandangnya kurang sesuai.
“Kalau secara normatif masih on the track, nyatanya tidak ada media-media yang dihukum Dewan Pers. Tapi kalau dari sisi rasa, kita wajib galau karena kenyataannya ini banyak keputusan-keputusan pemilihan angle berita yang memprihatinkan. Kayak hal-hal yang membelah. Ini yang tidak boleh terjadi,” ujar Amir. (Bud)
