Semarang, Idola 92.6 FM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi menegaskan semua daerah tidak boleh berbangga dengan stempel dari Badan Pemeriksa keuangan (BPK) soal opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena itu bukan prestasi melainkan kewajiban.
“Wajar saja jika melaporkan keuangan dengan benar, karena itu kewajiban. Wong itu uang dari rakyat juga,” katanya baru-baru ini.
Dia kembali menegaskan, bahwa pelaporan keuangan yang wajar dan benar adalah kewajiban dari setiap pemerintah daerah. Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintah daerah yang belum mendapat legalitas wajar tanpa pengecualian dari BPK untuk terus berbenah.
Menurutnya melaporkan keuangan adalah bentuk kewajiban, sehingga ia meminta setiap daerah di Indonesia untuk mengubah pola pikir lama yang identik bahwa mendapatkan stempel WTP adalah sebuah prestasi.
Lebih lanjut, Yuddy menjelaskan, jika masih ada daerah yang belum mampu meraih WTP maka dengan sendirinya pemerintah daerah setempat dinilai belum mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan konstitusional.
Dia pun meminta bagi daerah yang belum bisa meraih WTP agar terus memperbaiki sistim penganggaran, penggunaan dan pelaporan anggarannya. (Budi Aris/Diaz Abidin/Heri CS)
