Semarang, Idola 92.6 FM – Indonesia sebagai negara kepulauan perlu ditopang dengan berbagai infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang baik akan menunjang konektivitas antar wilayah. Harapannya, interkoneksi yang terjadi akan menekan biaya logistik sehingga makin memperlancar arus barang dan jasa bergerak serta mengungkit pertumbuhan ekonomi.
Ini artinya, kita patut mengapresiasi gencarnya berbagai proyek infrastruktur yang dilakukan di era Presiden Jokowi. Kita pun tak memungkiri bahwa masifnya proyek infrastruktur itu belum sepenuhnya membuahkan hasil sesuai harapan publik. Salah satu catatan dan evaluasi dikemukakan oleh Bank Dunia atas permintaan Pemerintah Indonesia.
Merujuk pada CNN Indonesia (07/01/2019) Bank Dunia menyebut, proyek infrastruktur di Indonesia berkualitas rendah, tidak memiliki kesiapan, dan tak terencana secara matang. Hal tersebut menjadi kendala utama bagi Pemerintah Indonesia untuk memobilisasi lebih banyak modal swasta ke dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur. Dalam laporan bertajuk Infrastructure Sector Assessment Program yang dirilis pada Juni 2018, Bank Dunia menjelaskan proyek infrastruktur Indonesia tidak diprioritaskan berdasarkan kriteria atau seleksi yang jelas.
Selain itu, pilihan metode pengadaan diputuskan terlalu dini sebelum analisis mendalam. Misalnya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), business to business (B2B), atau lewat pembiayaan public. Padahal, negara lain mendahulukan proses studi dan analisis bertahap, sebelum akhirnya mengambil keputusan terkait skema pengadaan dan pembiayaan yang tepat. Sejumlah negara juga menyelesaikan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan atau Final Business Case (FBC) untuk memberikan pemahaman penuh terkait proyek, sebelum memutuskan skema pengadaan dan pembiayaan.
Hasil riset Bank Dunia itu senada dengan kritik yang dikemukakan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF beberapa waktu lalu. Peneliti dari INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan di era pemerintah saat ini, pembangunan infrastruktur memiliki beberapa kelemahan. Bhima menyebutkan, pertama, pembangunan didanai melalui utang. Ada 40 persen utang dipegang oleh investor asing. Sementara itu, bahan baku, barang modalnya sebagian impor terutama proyek-proyek pembangkit listrik 50 persen lebih bahan bakunya impornya.
Lantas, mencermati hasil penilaian Bank Dunia yang menyebut proyek infrastruktur RI berkualitas rendah, bagaimana mestinya pemerintah memperbaiki proyek Infrastruktur ke depan? Hal apa saja yang mesti ditambal dan dibenahi untuk meningkatkan kualitas proyek infrastruktur?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Peneliti dari INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara dan Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi Wijayanto Samirin. (Heri CS)
Berikut diskusinyanya:
