Semarang, Idola 92.6 FM – Masyarakat sipil menjadi salah satu komponen penting bangsa yang berperan signifikan menjaga demokrasi di Indonesia agar tidak mundur akibat tekanan elite. Kelompok masyarakat sipil menjadi penyeimbang dan pengontrol pemegang kekuasaan, sekaligus berperan menghadirkan kesadaran politik di masyarakat.
Masyarakat sipil juga menjadi kekuatan penyeimbang ketika instrument legislative dan eksekutif berada dalam frekuensi kekuasaan yang sama. Selain itu, masyarakat sipil juga menjadi alat kontrol untuk memastikan agenda-agenda tata kelola pemerintahan yang baik, supremasi hukum, dan hak-hak dasar warga tetap terjamin.
Namun sayangngya, kini kita melihat fakta bahwa ada kecenderungan penurunan partisipasi masyarakat sipil. Diketahui, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017 yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan dengan tahun 2016 yakni naik 2,02 poin menjadi 72,11 poin. Dalam skala 0-100, semakin besar nilai indeks semakin baik kondisi demokrasi.
Namun, kendati ada peningkatan pada IDI 2017, angka itu masih lebih rendah daripada IDI tahun 2014 (73,04) dan 2015 (72,82). Selain itu, jika dilihat secara longitudinal sejak 2009, Indeks kita relative stagnan yaitu bertahan di kategori sedang (60-80). IDI berbasis pada tiga aspek, yakni: kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.
Lantas, dalam konteks Indonesia—jika memang masyarakat sipil berperan dalam menjaga agenda demokrasi agar sesuai koridor—bagaimana kita mendorong dan memastikan masyarakat sipil sebagai tulang punggung demokrasi? Upaya apa yang mesti kita lakukan.Tantangan apa sesungguhnya yang kini membuat penurunan partisipasi masyarakat sipil? Bagaimana jalan keluarnya?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber yakni: Gun Gun Heryanto (Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute) dan Titi Anggraini (Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). (Heri CS)
Berikut diskusinya:
