Semarang, Idola 92.6 FM – Ekonom dari Unimus Hardiwinoto mengatakan pajak kendaraan lewat Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebenarnya cukup tinggi, dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur atau komponen lainnya. Sebab, potensi pajak yang bisa masuk ke pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Tengah dari sektor pajak kendaraan sebenarnya cukup besar.
Namun, jelas Hardiwinoto, dari banyaknya kendaraan yang lalu lalang di jalan di Jateng ini belum berimbas pada pemasukan pajak daerah. Bahkan, disinyalir banyak pajak dari sektor kendaraan bermotor tidak terbayarkan.
Menurutnya, data yang didapat berbicara sebaliknya. Banyak masyarakat tidak membayarkan pajak kendaraannya, sesuai dengan peruntukkannya. Akibatnya, pajak kendaraan terutang menjadi semakin besar.
“Data yang saya miliki hanya menyebutkan 3,5 juta kendaraan bermotor belum membayar pajak. Kalau dinominalkan per kendaraannya Rp1 juta itu kurang lebih Rp3,5 miliar. Jadi, solusi penagihannya itu bisa dipermudah, misal ditagih di rumah kalau ada alamatnya atau bisa juga secara online,” kata Hardiwinoto saat menjadi pembicara diskusi tentang PAD di Hotel Haris Semarang, Senin (8/10).
Hardiwinoto lebih lanjut menjelaskan, data dari dinas terkait menyebutkan jika jumlah kendaraan di provinsi sebanyak 14-15 juta unit.
“Sebenarnya kalau ada data identitas per unitnya bisa didatangi rumahnya, dan ditagih,” tandasnya. (Bud)
