Semarang, Idola 92.6 FM – Pendidikan politik bagi publik menjadi salah satu kunci dalam upaya memperbaiki system demokrasi. Tanpa itu, pesta demokrasi hanya menjadi semacam ritual lima tahunan dimana rakyat hanya menjadi obyek pendulang suara kontestan pemilu tanpa pernah tahu untuk apa rakyat memilih.
Demikian mengemuka dalam Panggung Civil Society-Diskusi Membangun Indonesia Lebih Baik bertema “Kick-Off Pemilu Raya 2019: Rakyat Memilih untuk Siapa?” yang diselenggarakan Radio Idola Semarang bekerjasama dengan PP Properti, Selasa, (25/09/2018) di Patra Semarang Hotel & Convention Jl Sisingamangaraja, Semarang.
Hadir sebagai narasumber: Wawan Mas’udi, Ph.D (Dosen Ilmu Politik UGM Yogyakarta), Hendrar Prihadi (Wali Kota Semarang), Henry Wahyono (Ketua KPU Kota Semarang), M. Fajar SAKA (Ketua Bawaslu Jateng), Musthofa (Politisi PDI Perjuangan), Sriyanto Saputro (Sekretaris DPD Gerindra Jateng), dan Muh. Zen ADV (Wakil Ketua DPW PKB Jateng).
Menurut pengamat politik Wawan Mas’udi, yang harus meningkatkan literasi politik adalah active citizenship atau warga yang senantiasa aktif di masyarakat. Itu menjadi kata kunci sangat penting ketika kita ingin membangun demokrasi yang sehat. “Arti active citizenship adalah warga negara yang bukan hanya memiliki pengetahuan tapi tahu betul bagaimana menggunakan pengetahuan politiknya di dalam proses untuk menentukan berjalannya negaranya,” ujar Wawan dalam acara yang dipandu moderator Nadia Ardiwinata (penyiar Radio Idola Semarang).
Hal itu, menurut Wawan, menjadi tanggung jawab negara dan partai politik. Pendidikan politik menjadi tanggung jawab utama partai politik. “Memang partai politik perlu juga membuat pendukungnya pintar. Bukan hanya membuat pendukung ubyak-ubyuk ke sana ke sini. Ini penting sekali sebab Ini amanah undang-undang dan amanah bernegara,” tuturnya.
Menurut Wawan, partai politik memiliki legitimasi apabila mendapat dukungan warga. Karena itu, tanggung jawab baliknya, membuat warga memiliki kemampuan dan kecerdasan dalam berpolitik. “Kalau pendukungnya cerdas, partai politik beruntung. Sebab mereka mudah diajak berdialog tanpa harus memberi imbalan ini itu kepada mereka,” ujarnya.
Sinergi dalam Pendidikan Politik
Wawan menambahkan, realitas politik di Indonesia yang kuat sesungguhnya bukan hanya partai politik. Namun juga organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti NU, Muhammadiyah, dan organisasi berbasis gereja. Kekuatan masyarakat sipil ini menjadi bagian penting dalam upaya membuat warga negara memiliki literasi politik.
“Selain itu, ada juga media massa dan akademisi yang berperan dalam pendidikan politik. Jadi, ada multiple actor dalam membangun demokrasi. Kalau ini bisa bersinergi maka basis active citizenship sebagai modal demokrasi yang sehat itu bisa kita bangun,”jelasnya.
Sementara, Ketua KPU Kota Semarang Henry Wahyono menyatakan, pendidikan politik oleh parpol memang sangat penting. Karena kampanye dan sosialisasi kepada pemilik akan lebih masif ketika yang menyampaikan adalah mereka yang memiliki ideologi kepartaian dan perjuangan yang sama.
Ketua Bawaslu Jateng M Fajar SAKA menambahkan, secara umum di Jateng, berdasar Indeks Kerawanan Pemilu yang dibuat Bawaslu RI, kita berada di indeks sedang dan rendah. Kami juga identifikasi potensi kerawanan-kerawanan di Jawa Tengah.
Banpol untuk Pendidikan Politik
Sekretaris DPD Gerindra Jateng Sriyanto Saputro menyatakan, partai Gerindra juga memberikan pendidikan politik bukan karena iming-iming uang dan pencitraan tapi kesadaran. Kita pun dari parpol memiliki kewajiban moral. Pemerintah juga beri perhatian melalui bantuan partai politik (banpol). “Dari total banpol yang kami terima, sekitar 60 persen dialokasikan untuk pendidikan politik,” ujarnya.
Menurut Sriyanto, saat ini memang saatnya, rakyat memilih berdasarkan rekam jejak dan program-programnya. Bukan semata karena pemberian dan politik uang. Senada, Muh. Zen ADV, Wakil Ketua DPW PKB Jateng menyampaikan, secara umum partai politik sama, sudah memberikan pendidikan politik bagi masyarakatnya.
“Alhamdulillah, PKB juga sudah lakukan kaderisasi dan pendidikan politik. 93 persen caleg di PKB merupakan kader,” ujarnya.
Menurut Muh Zen, partai politik sudah berikan proses yang positif untk pendidikan politik bagi masyarakatnya. Sebab, itu bagian dari tanggung jawab parpol untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Bentuknya melalui kaderisasi tahap awal dan lanjutan.
Sementara, Musthofa menyampaikan, warga masyarakat saat ini akan melihat rekam jejak dari perilaku dan apa yang sudah dilakukan para caleg atau capres-cawapres. Biaya memang dibutuhkan dalam berpolitik. Namun lebih penting adalah sifat perilaku kontestan politik.
“Politik adalah cemin daripada sikap. Saya lebih pada itu. Sikap politik yang akan membuat orang terpilih. Siapapun yang ingin terpilih harus menjadi teladan,” katanya.
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menuturkan, pemilih yang cerdas harus menjadi role model bagi kalangan milenial saat ini. Artinya, generasi muda harus mulai memahami politik. Jangan sampai buta politik. “Jangan memilih hanya karena iming-iming pemberian. Memilih karena memang yakin yang dipilih adalah yang terbaik untuk 5 tahun ke depan,” tandasnya. (her)
