Semarang, Idola 92.6 FM – Rencana impor beras 2 juta ton yang tengah diproses oleh Kementerian Perdagangan memicu polemik. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) bersikukuh tak akan mengimpor beras karena stok di Bulog dirasa cukup.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan polemik impor beras antara Perum Bulog dengan Kementerian Perdagangan terjadi karena data proyeksi produksi dari Kementerian Pertanian (Kementan) selalu meleset. “(Data meleset) setiap tahun,” ucap Darmin.
Padahal, Kementan memegang peran penting dalam penentuan kebijakan impor beras ini. Menurutnya, jika data proyeksi produksi tepat sesuai angka yang diberikan Kementan, ia tak akan mengambil langkah impor. Meski kementeriannya tetap mempertimbangkan data proyeksi produksi dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Tapi yang punya instrumen itu adalah Kementerian Pertanian. Kami juga bikin dengan satelit, tapi tetap tidak bisa dibilang sama. Makanya koordinasinya, kami sudah bilang, betulkan data itu,” jelasnya.
Sayangnya, sampai saat ini, menurut Darmin, data proyeksi produksi dari Kementan tetap saja meleset, sehingga mungkin memberikan persepsi yang berbeda bagi masing-masing lembaga yang terkait dengan kebijakan ini.
Lebih lanjut, Darmin membeberkan bagaimana data yang meleset dari Kementan mempengaruhi pengambilan keputusan impor. Ia mengatakan pasokan beras Bulog hanya sebanyak 903 ribu ton pada 15 Januari 2018, saat pemerintah pertama kali mengadakan rapat koordinasi.
Jumlah itu sudah berkurang sebanyak 75 juta ton karena digunakan Bulog untuk operasi pasar. Sebab, kala itu harga beras medium cukup tinggi menyentuh Rp11.300 per kilogram (kg). Padahal, patokan Harga Eceran Tertinggi (HET) hanya Rp9.450 per kg.
Polemik antara Bulog dan Kemendag bermula dari keinginan pemerintah membuka keran impor beras dengan kuota 2 juta ton di tahun ini. Namun, Bulog di bawah pimpinan Budi Waseso enggan melaksanakan kebijakan tersebut.
Keengganan muncul karena Bulog merasa stok beras di gudang mereka masih banyak. Budi mengatakan saat ini stok beras di Gudang Bulog tercatat sebanyak 2,4 juta ton.
Bulog juga masih memiliki sisa kontrak beras impor tahun lalu sebanyak 400 ribu ton. Saat ini, Bulog juga masih menyerap gabah dari petani. Walaupun menolak, Enggartiasto beberapa waktu lalu mengatakan Budi meminta perpanjangan izin impor beras ke kementeriannya sebanyak dua kali. Surat perpanjangan diajukan pada 13 Juli 2018 dan 23 Agustus 2018. Namun hal tersebut dibantah Budi. Ia ngotot tak mau impor beras dilakukan meski surat persetujuan impor telah diberikan.
Lantas, bagaimana sebenarnya kebijakan impor beras ini? Sudah tepatkah? Silang sengkarut yang terjadi, apa sebenarnya pokok persoalannya? Langkah apa yang mesti diambil presiden menyikapi perbedaan pendapat di antara lembaga di bawahnya? Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola Semarang mewawancara Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra Fatika. [Heri CS]
Berikut wawancaranya:
