Semarang, Idola 92.6 FM – Mitigasi kejahatan siber perlu menjadi fokus utama penyelenggara pemilu pada Pemilu Raya 2019 seiring semakin masifnya ancaman di dunia maya. Bareskrim Polri menangkap pelaku perubahan tampilan situs KPU akhir Juni lalu berinisial DW (16).
Akibat perbuatannya kala itu, dalam beberapa waktu, halaman Pusat Pelayanan Informasi Dokumentasi KPU Jawa Barat tidak bisa beroperasi misalnya menjadi tidak bisa menyediakan formulir bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran pada Pilkada Jawa Barat 2018. Selain situs Jawa Barat dalam kurun waktu 2017-2018, DW telah mengubah tampilan beberapa situs KPU daerah, seperti Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jakarta Utara. Seluruh perbuatan pidana di dunia maya itu dilakukan DW dari sebuah warung internet di dekat tempat tinggalnya.
Lalu, bagaimana mestinya pemerintah memitigasi ancaman siber terkait penyelenggara Pemilu? Sejauh ini, sudahkah pemerintah prepare terkait hal ini? Menurut Anda, akankah ada potensi serangan pihak tertentu untuk mengganggu proses pemilu 2019? Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola Semarang mewawancara Dr Solichul Huda (Pakar IT Udinus/Direktur Indonesia e-Fraud Watch (IEW)). [Heri CS]
Berikut diskusinya:
