Semarang, Idola 92.6 FM – Permasalahan kemudahan berusaha di Indonesia menjadi fokus pemerintah untuk mendorong perekonomian nasional yang saat ini belum bisa berlari kencang. Proses perizinan menjadi salah satu kendala pemerintah mengakomodir para investor yang sudah mengantre ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
Presiden Joko Widodo di hadapan peserta Rapat Percepatan Pelaksanaan Kemudahan Berusaha di Istana Presiden, baru-baru ini menyampaikan dirinya meminta kepada pejabat pemerintah khususnya di daerah tidak sembarang membuat aturan. Jika ingin membuat aturan harus sejalan dengan kebijakan di pusat.
Presiden kesal dengan molornya perizinan usaha di daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dan kota serta pemerintah provinsi. Dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dimilikinya, diketahui ada perbedaan waktu yang sangat jauh untuk mengurus perizinan di pemerintah pusat dan di pemerintah daerah.
Jokowi mencontohkan, izin pembangkit listrik, khususnya independent power producer atau pembangkit listrik swasta, membutuhkan waktu 19 hari di level pemerintah pusat. Namun, di level pemerintah daerah, pengurusan izin membutuhkan waktu 775 hari. Permasalahan kemudahan berusaha di Indonesia menjadi fokus pemerintah untuk mendorong perekonomian nasional yang saat ini belum bisa berlari kencang. Proses perizinan menjadi salah satu kendala pemerintah mengakomodir para investor yang sudah mengantre ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
Lantas, bagaimana menyelaraskan regulasi pusat dan daerah untuk meningkatkan perekonomian nasional? Apa sesungguhnya pangkal persoalan ketidakselarasan tersebut? Benarkah ini, karena dipicu faktor desentralisasi daerah atau otonomi daerah?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola 92.6 FM berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Ahli Kebijakan Publik FISIP Undip Teguh Yuwono dan Bupati Bojonegoro Jawa Timur dan Ketua Bidang Energi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indoensia (APKASI) Suyoto. (Heri CS)
Berikut Perbincangannya:
