Semarang, Idola 92.6 FM – Crowd funding atau penggalangan dana masyarakat lazim dilakukan oleh partai politik di Indonesia. Namun, harus diakui, masih ada sejumlah parpol yang belum transparan terkait dengan mekanisme crowd funding-nya. Ketidaktransparan parpol terkait penggalanan dana itu ditengarai menjadi salah satu akar munculnya politik balas budi atau politik transaksional.
Nah, jelang pilpres 2019, publik mengapresiasi salah satu parpol yang sejak awal memiliki niat baik dengan terbuka terkait penggalangan dananya yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI meluncurkan sebuah program penggalangan dana publik dengan nama ‘Donasi Solidaritas’. Seluruhnya disokong dengan kemudahan melalui penggunaan Kartu Solidaritas Anti-Korupsi dan Anti-Intoleransi (Sakti).
Menurut Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie, program ini dihelat untuk mendorong perbaikan iklim berpolitik di Tanah Air. Dengan diciptakannya program ini, PSI menjamin menjadi partai yang bebas dari praktik mahar politik. Dengan begitu, calon legislatif yang diusung jauh dari pikiran balik modal saat nanti menjabat. Selama ini, partai politik hidup dari uang satu atau beberapa orang saja. Kondisi ini membuat partai tidak independen. Agar independen, hanya memperjuangkan kepentingan rakyat dan tidak punya beban mental untuk balas budi ke seseorang, partai harus didanai oleh publik. Kalau ingin melihat politik yang bersih, tambah Grace, publik harus ikut membiayai sebagai bentuk tanggung jawab bersama.
Lantas, apa akar masalah dari adanya mahar politik dan politik transaksional? Bagaimana memperbaiki kondisi ini? Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola 92.6 FM mewawancara Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie. (Heri CS)
Berikut Wawancaranya:
