Semarang, Idola 92.6 FM – Menciptakan iklim politik yang sejuk bukan politik yang membangkitkan sentimen emosional dibutuhkan dunia usaha agar mereka tetap optimistis untuk mengembangkan usaha meraka. Dalam upaya menciptakan iklim politik yang sejuk dengan perdebatan yang rasional itulah dibutuhkan keteladanan elite politik dari semua level.
Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo meminta pengusaha untuk memisahkan urusan ekonomi dan politik khususnya menyongsong tahun 2018 dan 2019. Harapan itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Komas 100 CEO Forum di depan 100 chief executive officer (CEO) yang tergabung dalam Indeks Kompas100 baru-baru ini di Jakarta.
Presiden mengingatkan pengusaha tidak harus menunggu sambil melihat perkembangan situasi terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2018 dan pemilihan presiden tahun 2019. Sikap wait and see sebagian pengusaha dinilai Presiden akan membuat mereka kehilangan momentum. Indonesia memang segera memasuki tahun politik. Tahun 2018 akan dilangsungkan pemilihan kepala daerah di 171 daerah.
Lantas, jelang momentum tahun politik, mungkinkah memisahkan politik dan bisnis terutama bagi dunia usaha? Langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk garansi bahwa politik tak akan mengganggu stabilitas iklim usaha? Berkaca pada geger politik 1998—bukankah peristiwa politik juga berpengaruh—upaya antisipasi apa yang mesti dilakukan?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, nanti kita akan berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni Narasumber: Enny Sri Hartati (Direktur Institute for Development of Economics and finance (INDEF)) dan Ketua umum APINDO Hariyadi Sukamdani. (Heri CS)
Berikut Perbincangannya:
